Sorot Ancaman Era Digital dan AI, Pakar Teknologi Tekankan Masalah Kedaulatan Data dan Kualitas SDM

Jakarta, tvOnenews.com - Perkembangan kecerdasan buatan (AI)  dan arus informasi global yang masif, dinilai membawa tantangan baru bagi ketahanan nasional. Terkhususnya menyangkut penurunan daya kritis kognitif generasi muda serta kerentanan privasi data.

Praktisi teknologi informasi dan manajemen, Muhammad Al Husaini, menilai bahwa ketahanan sebuah bangsa di era AI tidak hanya bertumpu pada pertahanan fisik, melainkan pada ketahanan kognitif sumber daya manusia dan kedaulatan ruang digital.

Al Husaini menyoroti fenomena degradasi fokus dan melemahnya kapasitas analitis akibat konsumsi berlebih konten digital dangkal tanpa filter. Menurutnya, ketergantungan pada algoritma media sosial yang dirancang memicu kepuasan instan berisiko mengikis kemampuan berpikir kritis generasi produktif.

"Ketahanan nasional bermula dari kualitas kognitif manusianya. Ketika ruang digital dibanjiri arus informasi instan yang memicu penurunan daya nalar, kita menghadapi risiko melemahnya daya saing bangsa. Penetrasi teknologi harus diimbangi dengan literasi digital yang kokoh dan perlindungan data pribadi agar masyarakat tidak menjadi objek eksploitasi pihak asing," ujar Al Husaini di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Pandangan tersebut berangkat dari rekam jejak profesional pria kelahiran Jakarta, 9 Mei 1985 ini yang telah berkecimpung lebih dari satu dekade di industri teknologi informasi, tata kelola manajemen korporasi, hingga kebijakan publik.

Di bidang akademis, Al Husaini menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik Informatika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2007 dengan predikat wisudawan terbaik. Ia kemudian memperdalam keilmuan strategis dengan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti pada 2016 dengan predikat cum laude.

Komitmennya pada pengembangan kapasitas terbukti melalui sederet sertifikasi profesional internasional, antara lain spesialisasi Business Analytics dari Wharton School University of Pennsylvania, Operations Systems Excellence dari University of London, Health Information Technology dari Johns Hopkins University, serta sertifikasi jaringan profesional Cisco.

Karier profesionalnya bermula sebagai perekayasa sistem jaringan di PT Nusantara Compnet Integrator dan pengembang sistem di Bank Indonesia. Pengalaman teknisnya kemudian teruji di level multinasional saat menjabat sebagai Service Delivery Manager di PT Packet Systems Indonesia (Logicalis Metrodata Group) selama delapan tahun, termasuk penugasan internasional sebagai tenaga ahli infrastruktur jaringan di proyek Freeport-McMoRan Afrika di Republik Demokratik Kongo pada 2011.

Memasuki ranah pemerintahan, Al Husaini pernah mengabdi sebagai Auditor Ahli di Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2019 hingga 2020. Di kementerian yang sama, ia kerap dipercaya menjadi narasumber forum literasi digital nasional, perumus studi otomasi proses robotik (RPA) di lingkungan birokrasi, hingga pemateri program penguatan pemahaman digital bagi publik bersama parlemen.

Kiprah manajerialnya meluas ke berbagai posisi strategis di tingkat regional, antara lain sebagai Chief Executive Officer (CEO) Assyatri Barokah Sdn. Bhd. di Malaysia, jajaran kepemimpinan teknologi di PT Boourac International, PT Sarana Jasa Medika, hingga pucuk pimpinan di PT Mafi Global Asia. Di samping mengelola transformasi digital korporasi, ia juga aktif sebagai Master Trainer level tertinggi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), konsultan pendamping UMKM, serta pembina pengembangan organisasi.

Konsultan Digital yang juga menyelesaikan program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI pada 2023 ini menegaskan pentingnya integrasi nilai kebangsaan dalam transformasi digital. Baginya, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, data raya, dan otomasi harus selalu berpijak pada fondasi wawasan nusantara.

"Kedaulatan digital bukan sekadar mengadopsi perangkat terbaru, melainkan memastikan teknologi tersebut memperkuat kemandirian ekonomi, melindungi privasi warga negara, dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan," tutur Al Husaini.