Luhut Klaim GovTech Tekan Bansos Salah Sasaran dari 77,6% Jadi di Bawah 10%: Tutup Kebocoran Sana-sini

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan integrasi data pemerintah melalui government technology (GovTech) mulai menunjukkan dampak terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut Luhut, penerapan sistem tersebut berpotensi menekan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran secara signifikan.

Dari sebelumnya mencapai 77,6 persen, angka bansos yang salah sasaran disebut kini dapat ditekan menjadi di bawah 10 persen.

“Piloting yang kami lakukan di Banyuwangi dalam rangka government technology itu telah menemukan berbagai banyak masalah di pemerintahan ini yang kami perbaiki. 77,6 persen off target semua bansos yang diberikan. Dan sekarang dengan perbaikan ini, kami melihat less than 10 persen,” kata Luhut dalam Reuni Akbar Institut Teknologi Del (IT Del) di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Luhut menjelaskan, pemerintah terus mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga.

Data yang telah terhubung tersebut selanjutnya mulai diolah dan dianalisis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Baca Juga

Wow! Luhut Klaim GovTech Bisa Hemat Rp1.200 Triliun dan Tutup Kebocoran Negara

Perkembangan GovTech, kata Luhut, saat ini telah mencapai hampir 80 persen. Pemerintah juga menargetkan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sistem tersebut pada Oktober 2026.

Selain itu, Luhut menyebut seluruh data pemerintah ditargetkan telah berbasis ID pada akhir 2026.

Dengan sistem tersebut, Indonesia akan memiliki digital single ID yang dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap tata kelola pemerintahan.

Menurut Luhut, implementasi GovTech secara menyeluruh juga dapat meningkatkan efisiensi birokrasi. Sistem tersebut dinilai mampu mempersempit celah kebocoran sekaligus mendorong terciptanya ekosistem pemerintahan yang lebih transparan.

“Kami menghitung dengan government technology tadi, kita akan bisa menghemat lebih dari Rp1.200 triliun, akan menutup kebocoran di sana-sini dan kita membuat satu ekosistem di mana orang dipaksa transparan, dipaksa untuk lebih efisien, dan dipaksa untuk tidak korupsi,” katanya.

Luhut menilai transformasi digital dalam pemerintahan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Ia menambahkan, pengembangan GovTech akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga akan melanjutkan proses integrasi data sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. (ant/rpi)