Jadi Calon Kapolri, Komjen Suyudi Ingin Kritik Masyarakat Tak Boleh Ditutupi: Itu Sistem Peringatan Dini Bagi Polri

Jakarta, tvOnenews.com — Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjalani fit and proper tes calon Kapolri di Gedung DPR RI, pada Kamis (1/10/2026).

Calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa ketika dirinya mendapatkan amanah, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang dipercayakan negara kepada institusi Polri.

"Izinkan saya menyampaikan bukan hanya apa yang ingin saya kerjakan apabila memperoleh amanah, tetapi juga bagaimana saya memandang Polri, bagaimana saya memahami kegelisahan masyarakat, dan bagaimana saya mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang dipercayakan negara kepada institusi ini,” jelas Suyudi, dalam rapat fit and proper tes calon Kapolri, Kamis (1/10/2026).

Lebih lanjut, Suyudi menjelaskan bahwa semakin besar kewenangan yang diberikan negara kepada polisi, tentunya semakin besar tanggung jawab untuk menggunakannya secara benar.

“Pada 1 Juli 2026, Polri memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Delapan dekade adalah perjalanan panjang pengabdian institusi kepada bangsa dan negara. Dari pusat kota hingga pelosok desa dan wilayah 3T, insan Bhayangkara mengemban amanat menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Suyudi.

Kemudian, Suyudi mengungkapkan, memasuki dekade keempat perjalanan reformasi Polri, harus diakui bahwa transformasi struktural, instrumental, dan terutama kultural bukan pekerjaan yang mudah. 

Suyudi menegaskan bahwa kritik dan keluhan masyarakat masih diterima. Kritik yang berbasis fakta adalah sistem peringatan dini agar Polri dapat memperbaiki diri.

“Kritik dan keluhan publik masih kita terima. Bagi saya, hal itu bukan sesuatu yang harus ditutupi. Kritik yang berbasis fakta adalah sistem peringatan dini agar institusi mengetahui bagaimana yang harus segera diperbaiki,” tegas Suyudi.

Selanjutnya, Jenderal Polisi Bintang Tiga ini menerangkan, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 merupakan momentum penting untuk mempercepat pembenahan. 

“Tujuannya bukan melemahkan Polri, melainkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat,” terang Suyudi.

“Karena itu, apabila memperoleh amanah, saya ingin melanjutkan pembenahan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu,” sambungnya. (ars/amr)