- Gambar ilustrasi AI / Gemini
Kawasan Wisata Alam di Bogor Kembali Ditinjau, Ini Temuan dan Evaluasi Soal Lingkungan
tvOnenews.com - Pengelolaan kawasan wisata yang bersinggungan langsung dengan alam tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan dokumen perizinan. Dalam praktiknya, keberlanjutan membutuhkan proses evaluasi yang terus berjalan, termasuk membuka ruang bagi pihak lain untuk menyampaikan kritik, memberikan masukan, dan melihat langsung kondisi di lapangan.
Pendekatan semacam itu menjadi penting karena aktivitas manusia di kawasan berbasis alam selalu memiliki potensi menimbulkan perubahan terhadap lingkungan. Karena itu, pengelolaan kawasan wisata alam idealnya tidak berhenti setelah izin diperoleh atau pembangunan selesai.
Evaluasi berkala diperlukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan serta bagaimana dampaknya dapat diminimalkan.
Keterlibatan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pemerintah, pengelola, masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, hingga pihak yang memiliki keahlian khusus dapat memberikan perspektif berbeda. Pertukaran informasi memungkinkan sebuah persoalan dilihat secara lebih menyeluruh sekaligus membuka peluang untuk memperbaiki praktik pengelolaan yang masih memiliki kekurangan.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan WALHI Jawa Barat ke EIGER Nature di Bogor pada 1 Oktober 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pengelolaan kawasan sekaligus mengevaluasi tindak lanjut atas berbagai masukan yang sebelumnya telah disampaikan.
Keterbukaan Menjadi Bagian dari Evaluasi Pengelolaan Alam
Dalam kunjungan tersebut, WALHI Jawa Barat berdialog dengan pengelola dan melihat secara langsung berbagai kegiatan yang berlangsung di kawasan. Pertemuan turut melibatkan akademisi, pakar, serta media sebagai bagian dari pertukaran informasi mengenai pengelolaan kawasan berbasis alam.
Sejumlah pakar yang terlibat merupakan bagian dari tim pakar EIGER Nature. Mereka antara lain Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo, M.Sc., yang memiliki keahlian di bidang botani dan konservasi tumbuhan; Prof. Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si., yang merupakan pakar konservasi satwa liar; serta Prof. Dr. Ir. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc., yang memiliki keahlian terkait pencemaran lingkungan serta pengelolaan sampah dan limbah.
Keterlibatan ahli dari berbagai bidang tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan berbasis alam tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Ada aspek ekologi, keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, hingga dampak terhadap lingkungan yang perlu diperhatikan secara bersamaan.
Selain aspek teknis, WALHI juga mengonfirmasi perizinan dan dokumen lingkungan yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan. Berdasarkan peninjauan tersebut, WALHI menyampaikan bahwa sejumlah perizinan dan dokumen yang diperlukan telah dipenuhi.
Pengembangan lokasi sendiri disebut telah berlangsung sejak 2018 dan mencakup sejumlah dokumen utama, seperti perizinan tata ruang, persetujuan lingkungan, site plan, serta perizinan bangunan.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menilai keterbukaan pengelola dalam menerima masukan menjadi salah satu aspek yang penting dalam proses tersebut.
“Selama ini kami melihat EIGER Nature sebagai salah satu perusahaan yang masih memiliki komitmen. Kami juga melihat bahwa mereka terbuka untuk menerima saran, masukan, termasuk kritik. Jarang sekali perusahaan yang bisa menempatkan dirinya seperti itu,” ujar Wahyudin Iwang.
Kritik Lingkungan Perlu Diikuti Pemeriksaan di Lapangan
Bagi organisasi lingkungan, penyampaian kritik seharusnya tidak berhenti pada pernyataan atau diskusi. Perlu ada mekanisme untuk melihat apakah masukan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi perubahan dalam praktik pengelolaan.
Karena itu, kunjungan terbaru WALHI menjadi kesempatan untuk memeriksa perkembangan secara langsung. Iwang mengatakan pihaknya ingin memastikan berbagai pandangan yang sebelumnya disampaikan benar-benar mendapatkan tindak lanjut.
“Kami datang ke sini untuk melihat secara langsung apakah masukan, saran, pandangan, dan kritik yang sebelumnya kami sampaikan telah dijalankan. Kami melihat langsung bahwa hal-hal tersebut telah ditindaklanjuti. Kami juga melihat keterlibatan para pakar dan akademisi yang mempresentasikan berbagai kegiatan yang berlangsung di sini. Saya mengapresiasi itu,” lanjutnya.
Menurut Iwang, keterlibatan berbagai pihak juga memiliki nilai penting karena dapat memperluas pertukaran informasi dan pengetahuan.
“Bagi WALHI, informasi itu adalah pengetahuan. Informasi yang baik akan menjadi pengetahuan yang baik juga,” ujarnya.
Namun, apresiasi tersebut tidak berarti proses pengelolaan lingkungan dianggap telah selesai. WALHI mengingatkan bahwa keberlanjutan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi.
Wisata alam tersebut dinilai masih berada pada tahap awal sehingga pengelolaan kawasan perlu terus dievaluasi. Keterlibatan pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga dinilai perlu dipertahankan agar berbagai keputusan dapat terus mendapatkan perspektif yang lebih luas.
“Masih berada di tahap awal dan akan berlangsung dalam jangka panjang. Kalau terus dilakukan dengan serius dan terus melibatkan tim pakar, akademisi, serta NGO, ini bisa menjadi pilot project atau menjadi pembelajaran bagi pengusaha lain yang menjalankan kegiatan berbasis alam,” kata Iwang.
Ruang Evaluasi dan Kolaborasi
Dari sisi pengelola, keterlibatan banyak pihak disebut sebagai bagian dari pendekatan Pentahelix yang digunakan dalam pengelolaan kawasan. Konsep tersebut menempatkan kolaborasi berbagai unsur sebagai bagian dari proses evaluasi dan pengembangan.
“EIGER Nature dibangun melalui proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Kami ingin membuka ruang agar masukan dan kritik tidak hanya disampaikan, tetapi juga dapat dilihat kembali secara langsung di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah baik untuk dipertahankan, dan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan,” ujar Direktur Utama EIGER Nature Imanuel Wirajaya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan berbasis alam membutuhkan proses yang dinamis. Kondisi lingkungan dapat berubah, sementara kegiatan manusia juga terus berkembang. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan tidak hanya mengandalkan kondisi pada saat dokumen perencanaan atau perizinan disusun.
Keterlibatan berbagai unsur menjadi bagian dari proses untuk terus belajar dan memperkuat perhatian terhadap alam, budaya, masyarakat, serta keberlanjutan kawasan.
“Kami percaya, menjaga alam adalah perjalanan bersama. Dari keterbukaan, kritik, ilmu pengetahuan, dan kolaborasi, kita dapat menciptakan pengalaman di alam yang bermakna bagi manusia sekaligus membawa kebaikan bagi alam dan generasi mendatang,” tutupnya.
Pada akhirnya, kunjungan WALHI Jawa Barat tidak hanya menjadi agenda peninjauan, tetapi juga menjadi bagian dari proses mengevaluasi bagaimana sebuah kawasan berbasis alam dikelola setelah mendapatkan berbagai masukan.
Dari peninjauan langsung tersebut, WALHI Jabar menyatakan bahwa masukan, kritik, dan saran yang sebelumnya disampaikan telah ditindaklanjuti oleh EIGER Nature. Meski demikian, WALHI menegaskan bahwa komitmen lingkungan perlu dijaga secara konsisten dalam jangka panjang agar pengelolaan kawasan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga terus memperhatikan kondisi alam dan kepentingan masyarakat. (udn)