HIPMI Siap Jadi Mitra Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan Pengusaha Daerah

"Perlu juga pembiayaan yang berbasis feasibility studies (studi kelayakan). Dan bagaiman realisasi IP Financing, perlu dihadirkan juga" ujarnya. 

Ade Jona menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang disalurkan. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak pelaku usaha yang mampu tumbuh, memperbesar skala bisnis, masuk ke rantai pasok, dan menciptakan lapangan kerja.

“Kami ingin pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran dana. Harus ada proses kurasi, pendampingan dan akses pasar. HIPMI siap menjadi mitra untuk memastikan pengusaha yang mendapatkan akses tersebut benar-benar siap dan mempunyai peluang untuk berkembang,” ujar Ade Jona.

Melalui Panitia Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia berharap dapat terus memberikan masukan dari perspektif pelaku usaha sekaligus ikut mengambil bagian dalam implementasi kebijakan di lapangan.

“Semangatnya sederhana: jangan hanya memperbesar kreditnya, tetapi kita harus memperbesar pengusahanya. Kalau pengusaha daerah semakin banyak yang naik kelas, lapangan kerja bertambah dan kekuatan ekonomi nasional juga semakin besar,” tutup Ade Jona.(chm)