Komisi C DPRD Surabaya Minta Digitalisasi Parkir Tak Berhenti di Pembayaran Cashless

"Ini proses atau aplikasi yang dipakai dari jukir ke Dinas Perhubungan ini langsung menunjukkan hari itu real time dapatnya berapa sesuai dengan survei yang telah dilakukan bersama," terang Aning.

Selain sistem, Aning menyebut regulasi bagi hasil antara Dishub dan jukir juga perlu segera diperjelas. Ia mengatakan ketentuan yang berlaku saat ini masih mencantumkan pembagian 60:40, sedangkan terdapat tuntutan jukir untuk menggunakan skema 30:70.

"Sementara itu, antara jukir dengan Dinas Perhubungan itu belum ada satu kesepakatan yang bisa menjadi pedoman. Karena di dalam Perwali masih yang pertama menyajikan bagi hasilnya 60:40, 60 untuk Dinas Perhubungan, 40 untuk jukir. Sementara jukir tuntutannya 30:70," paparnya.

Menurut Aning, persoalan regulasi tersebut perlu diselesaikan bersamaan dengan penyempurnaan sistem digitalisasi parkir.

"Yang pertama regulasi. Regulasi harus segera diperbaiki, terutama terkait dengan bagi hasil. Bagi hasil ini apakah tetap 60:40 atau 30:70, ini harus clear and clean di lapangan," tegasnya.

Aning mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Dishub mengenai penyempurnaan sistem digitalisasi, termasuk regulasi dan komunikasi dengan jukir.

"Ya, kita sudah komunikasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyempurnakan aplikasi atau sistem digital secara keseluruhan, termasuk juga regulasi serta komunikasi dengan pihak jukir," ujarnya.

Ia berharap sistem yang nantinya diterapkan dapat memberikan keterbukaan data sehingga pengelolaan parkir di Surabaya dapat diawasi dengan lebih baik.

"Intinya ada transparansi," pungkas Aning.(chm)