Riset Evident: Bukan Sekadar Pendamping Menteri, Ini Peran Strategis Wamen dan Waka Badan di Kabinet Prabowo

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memiliki banyak pejabat pada posisi wakil menteri dan wakil kepala badan. Pemberitaan negatif yang menarik perhatian publik bisa menutupi berbagai capaian yang sebenarnya telah diraih.

Evident menilai dua posisi memiliki relevansi khusus karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni investasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta komunikasi kebijakan pemerintah.

Kedua posisi tersebut diwakili Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, serta Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

“Keduanya menjadi sampel yang relevan untuk menilai sejauh mana sorotan media berkorelasi dengan kinerja nyata pada dua urusan pemerintahan yang berdampak langsung ke masyarakat,” papar Ivan.

Capaian Nyata di Balik Sorotan Publik

Todotua Pasaribu menjadi salah satu tokoh yang disorot karena memiliki indikator capaian institusional yang dapat ditelusuri melalui sumber resmi. Realisasi investasi nasional pada 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun, melampaui target pemerintah. Pada periode yang sama, realisasi investasi hilirisasi tumbuh 43,3 persen.

Tren pertumbuhan hilirisasi berlanjut pada semester pertama 2026. Di sisi reformasi birokrasi, Todotua juga memimpin penerapan skema “fiktif positif” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk mempercepat proses perizinan usaha.

Capaian tersebut berkaitan dengan agenda pemerintah menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru. Pada semester I-2026, realisasi penciptaan tenaga kerja baru disebut mencapai sekitar 1,456 juta orang.

Bagi Evident, data tersebut menjadi contoh capaian yang memiliki indikator lebih terukur dibandingkan penilaian yang hanya bertumpu pada frekuensi pemberitaan.

Sementara itu, Angga Raka Prabowo merepresentasikan peran strategis komunikasi publik. Ia memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sejak pembentukannya pada 17 September 2025 hingga digantikan pada 27 April 2026, dengan tetap menjabat sebagai Wamen Komdigi.

Selama menjalankan tugasnya, Angga turut terlibat dalam agenda perlindungan data pribadi, pemberantasan judi daring, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan publik, percepatan regulasi turunan, serta transformasi digital infrastruktur layanan.

Meski demikian, penguatan komunikasi pemerintah tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak penyampaian informasi. Tantangan berikutnya adalah membangun komunikasi yang terbuka dan setara, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, dan memperoleh penjelasan yang memadai.