BRIN Perkuat Dialog Indonesia-Jepang soal Jaminan Sosial, Penuaan Penduduk, dan Pembiayaan Sektor Produktif

Data yang dipaparkannya menunjukkan 129,98 juta pekerja memenuhi kriteria kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sementara peserta aktif tercatat sekitar 50,07 juta atau 38,53 persen. Tantangannya, karena itu, bukan sekadar pendaftaran, tetapi bagaimana memastikan perlindungan tetap aktif dan efektif.

Persoalan ini menjadi semakin penting bagi pekerja informal. Pendapatan mereka dapat berubah-ubah, hubungan kerjanya tidak selalu standar, mobilitas pekerjaan tinggi dan kemampuan membayar iuran dapat berfluktuasi.

Karena itu, pendekatan terhadap mereka tidak dapat sekadar meniru skema pekerja formal. Beliau menekankan perlunya mekanisme kontribusi yang lebih fleksibel, pemanfaatan data yang lebih baik, kanal digital dan komunitas serta peran perantara yang dipercaya.

Arah kebijakannya bergeser dari sekadar program-based reach menuju ecosystem-based protection. Pembahasan kemudian diperluas oleh Dr. Agus Hadiarto ke sektor pertanian dan perikanan.

Beliau berargumen bahwa kesulitan petani dan nelayan memperoleh pembiayaan bukan semata karena kurangnya kredit. Masalah yang lebih mendasar adalah ketidaksesuaian antara karakter usaha pertanian dan perikanan dengan desain sistem keuangan konvensional.

Pendapatan yang musiman, risiko produksi dan iklim, keterbatasan agunan, tingginya biaya transaksi dan lokasi usaha yang tersebar membuat model pembiayaan umum tidak selalu cocok bagi sektor ini. Sebagai respons, beliau mengusulkan model bank khusus petani dan nelayan yang tidak hanya menyediakan kredit, tetapi mengintegrasikan pembiayaan dengan jaminan kredit, asuransi, teknologi digital, bantuan teknis dan manajemen risiko.

Seluruh diskusi mengarah pada pertanyaan bagaimana sistem keuangan bisa memberikan layanan yang dapat diandalkan oleh masyarakat ketika mereka menghadapi risiko dan ketidakpastian. Forum ini ditutup dengan gagasan ruang kolaborasi riset Indonesia - Jepang yang semakin luas.

Kolaborasi tersebut bukan hanya untuk membandingkan kebijakan kedua negara, tetapi juga untuk mengembangkan pendekatan yang menggabungkan ekonomi perilaku, desain kelembagaan, perlindungan sosial dan inovasi pembiayaan dalam menghadapi perubahan demografi dan ekonomi di masa depan.(chm)