Tindak Lanjuti Arahan Mendagri, BNPP dan Kementerian PU Bahas Progres Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Kaltara

Kesiapan aspek teknis dan legalitas pun menjadi sorotan utama, mulai dari penyusunan studi kelayakan (feasibility study), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), hingga pemenuhan izin pinjam pakai kawasan hutan. 

Pertemuan ini juga mengkaji peluang pengerjaan awal pada akhir 2026 dengan menggandeng personel TNI, terutama untuk pembersihan rintisan hutan (land clearing) serta pembangunan jembatan zeni secara swakelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah sinergis bersama Ditjen Bina Marga ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10), yang menekankan pentingnya percepatan akses transportasi di Kaltara.

Pertemuan ini turut dihadiri jajaran Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI demi memastikan integrasi konektivitas antardaerah dapat segera memperlancar arus logistik dan mobilitas warga di garis depan nusantara. (dpi)