Industri Maritim Indonesia Hadapi Tantangan Dekarbonisasi, BKI Gandeng CCS Perkuat Teknologi Kapal

tvOnenews.com - Dekarbonisasi industri maritim menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia di tengah perubahan arah transportasi laut global. 

Sebagai negara kepulauan dengan aktivitas perdagangan dan distribusi yang bergantung pada jalur laut, Indonesia membutuhkan industri pelayaran yang tidak hanya memiliki standar keselamatan tinggi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi rendah emisi. 

Kebutuhan tersebut semakin relevan ketika negara-negara maju mulai mempercepat penggunaan bahan bakar alternatif, digitalisasi pelabuhan, dan pengembangan kapal ramah lingkungan.

Penguatan industri maritim tidak cukup dilakukan melalui penambahan armada atau peningkatan kapasitas pelabuhan. Kualitas konstruksi kapal, efisiensi energi, sistem inspeksi, hingga kemampuan sumber daya manusia juga menentukan daya saing sektor ini. 

Di tengah tuntutan pengurangan emisi karbon, industri perkapalan perlu melakukan penyesuaian teknologi dan operasional agar tetap kompetitif dalam rantai perdagangan internasional.

Gambaran tantangan tersebut terlihat dari arah kebijakan International Maritime Organization (IMO) yang mendorong sektor pelayaran global mencapai emisi gas rumah kaca bersih nol atau net zero mendekati 2050. Perubahan ini membuat kerja sama teknologi dan penguatan kapasitas lembaga klasifikasi kapal menjadi semakin penting, termasuk bagi Indonesia.

Dekarbonisasi Industri Maritim Menjadi Tantangan Baru Pelayaran Global

Transportasi laut memiliki peran penting dalam perdagangan dunia karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan efisiensi yang relatif tinggi. 

Namun, aktivitas pelayaran masih menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon dan polutan udara. Karena itu, pengurangan emisi menjadi agenda penting dalam transformasi industri maritim internasional.

Dalam strategi pengurangan emisi kapal yang diperbarui pada 2023, IMO menetapkan target penurunan intensitas emisi karbon pelayaran internasional sedikitnya 40 persen pada 2030 dibandingkan tingkat 2008. 

Organisasi tersebut juga menetapkan sasaran penurunan total emisi gas rumah kaca sedikitnya 20 persen pada 2030 dan 70 persen pada 2040, dengan ambisi mencapai 30 persen dan 80 persen. Dalam jangka panjang, pelayaran internasional diarahkan mencapai emisi bersih nol sekitar 2050.

IMO juga mendorong penggunaan teknologi, bahan bakar, dan sumber energi dengan emisi nol atau mendekati nol agar menyumbang sedikitnya 5 persen dari energi pelayaran internasional pada 2030, dengan ambisi mencapai 10 persen.

Sejumlah negara telah mengembangkan kebijakan untuk merespons perubahan tersebut. Uni Eropa, misalnya, menerapkan regulasi FuelEU Maritime mulai 1 Januari 2025. Aturan ini mendorong penggunaan bahan bakar terbarukan dan rendah karbon serta teknologi energi bersih pada kapal yang beroperasi dalam cakupan regulasinya.

Singapura juga mengembangkan Maritime Singapore Green Initiative dengan dukungan pendanaan hingga 50 juta dolar Singapura untuk mendorong penggunaan teknologi dan bahan bakar rendah emisi. Program tersebut mencakup pengembangan kapal hijau, infrastruktur pelabuhan, energi, dan teknologi ramah lingkungan.

Sementara itu, Jepang mendukung pengembangan kapal berbahan bakar hidrogen, amonia, dan metanol, termasuk kapal listrik. Pemerintah Jepang menempatkan teknologi tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero pada 2050 sekaligus memperkuat daya saing industri maritimnya.

Kolaborasi Teknologi Maritim Indonesia

Di tengah perkembangan tersebut, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI memperkuat kerja sama internasional dengan China Classification Society (CCS). Kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Shanghai, Tiongkok, pada 21 Oktober 2026.

Kerja sama ini mencakup penyediaan layanan inspeksi, sertifikasi, dan pengelolaan risiko teknis di sektor maritim. Tujuannya adalah mendukung keselamatan pelayaran sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan laut.

Penandatanganan tersebut menjadi kelanjutan hubungan kemitraan jangka panjang antara kedua lembaga di tengah perkembangan industri perkapalan dan meningkatnya hubungan perdagangan Indonesia-Tiongkok.

Dari BKI, penandatanganan dihadiri Direktur Utama R. Benny Susanto dan Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi Arief Budi Permana beserta delegasi manajemen. Sementara CCS diwakili Chairman & President Zhao Yan bersama jajaran manajemennya.

Ruang lingkup kolaborasi tidak hanya terbatas pada layanan klasifikasi kapal. Kedua pihak juga merencanakan pertukaran pengetahuan teknis, pelatihan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan bersama atau Joint Research and Development.

Beberapa bidang yang menjadi perhatian meliputi digitalisasi maritim, pengembangan aturan klasifikasi kapal domestik, serta pengurangan emisi gas rumah kaca atau Greenhouse Gas (GHG).

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, mengatakan kemitraan tersebut dapat membuka peluang untuk meningkatkan kompetensi teknis dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperkuat kemampuan teknis, memperluas pertukaran pengetahuan, serta mendorong pengembangan inovasi di bidang maritim. Upaya tersebut penting untuk mendukung keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan penerapan teknologi yang lebih berkelanjutan,” ujar Benny.

Transfer Teknologi dan Efisiensi Energi Menentukan Masa Depan Maritim Indonesia

Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa dekarbonisasi pelayaran membutuhkan lebih dari sekadar pergantian bahan bakar. Infrastruktur pelabuhan, ketersediaan energi alternatif, kesiapan armada, standar keselamatan, serta kemampuan tenaga ahli harus dikembangkan secara bersamaan.

Singapura, misalnya, bekerja sama dengan Australia untuk mengembangkan Green and Digital Shipping Corridor. Inisiatif tersebut mencakup penyediaan bahan bakar maritim rendah atau mendekati nol emisi, digitalisasi operasional, serta penelitian teknologi pendukung.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa transisi industri maritim membutuhkan kolaborasi lintas negara dan keterlibatan berbagai pihak dalam rantai pasok. Bagi Indonesia, pendekatan serupa dapat menjadi referensi untuk memperkuat ekosistem perkapalan, termasuk pengembangan kompetensi teknis dan kesiapan infrastruktur.

Dalam konteks ini, lembaga klasifikasi memiliki fungsi strategis. Pemeriksaan konstruksi, mesin, peralatan keselamatan, dan pemenuhan standar teknis menjadi bagian penting dalam memastikan kapal memenuhi persyaratan operasional. 

Seiring berkembangnya teknologi rendah emisi, kemampuan menilai aspek keselamatan dan kelayakan teknologi baru juga semakin dibutuhkan.

Digitalisasi turut membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan dan pengelolaan informasi teknis kapal. Namun, penerapannya harus disertai standar keamanan data, kompetensi tenaga ahli, dan sistem pengawasan yang memadai.

Pada akhirnya, kerja sama BKI dan CCS menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas industri maritim Indonesia melalui pertukaran keahlian, pengembangan teknologi, dan kolaborasi penelitian. 

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan kesepakatan tersebut menjadi program nyata yang dapat meningkatkan kualitas layanan klasifikasi, keselamatan pelayaran, serta kesiapan menghadapi transisi energi.

Dengan demikian, masa depan industri maritim Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengembangkan armada dan memperluas perdagangan laut, tetapi juga oleh kesiapan beradaptasi terhadap standar keselamatan dan tuntutan pengurangan emisi global. 

Penguatan kompetensi nasional dan penguasaan teknologi menjadi fondasi penting agar industri pelayaran Indonesia mampu bersaing sekaligus bergerak menuju sistem transportasi laut yang lebih berkelanjutan. (udn)