Kemendagri Siapkan Sistem Peringatan Banjir Terpadu untuk Wilayah Perkotaan

tvOnenews.com - Banjir perkotaan tidak hanya menimbulkan kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, hingga pelayanan publik. 

Dalam situasi seperti ini, kecepatan pemerintah memperoleh informasi dan mengoordinasikan bantuan menjadi faktor penting untuk mengurangi dampak bencana.

Persoalannya, informasi mengenai banjir sering kali tersebar di berbagai instansi. Data mengenai potensi ancaman, wilayah terdampak, kondisi masyarakat, hingga kebutuhan bantuan tidak selalu berada dalam satu sistem yang mudah diakses bersama. 

Akibatnya, koordinasi dan pengambilan keputusan berpotensi menghadapi hambatan ketika respons cepat dibutuhkan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah tengah membahas pengembangan sistem informasi penanganan banjir yang menghubungkan data antarlembaga, termasuk memperkuat peringatan dini. 

Salah satu target yang dibahas adalah verifikasi laporan banjir maksimal satu jam dan penanganan di lapangan paling lambat 24 jam.

Kemendagri Bahas Sistem Informasi untuk Mempercepat Respons Banjir

Kemendagri menggelar rapat identifikasi kebutuhan dan analisis pengembangan sistem informasi kebencanaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 29–31 Oktober 2026. Salah satu pembahasan utamanya adalah penguatan sistem informasi untuk mendukung peringatan dini dan penanganan banjir perkotaan.

Mengutip ANTARA, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Analis Kebencanaan Ahli Muda Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Bencana BNPB, Dr. Sesa Wiguna, menjelaskan bahwa sistem peringatan dini yang mengacu pada kesepakatan komunitas global mencakup empat komponen utama, yakni pengetahuan risiko, pemantauan, diseminasi informasi, dan aksi.

Keempat komponen tersebut saling berkaitan. Informasi mengenai potensi bahaya tidak akan cukup membantu jika tidak disertai pemantauan kondisi terkini, penyampaian peringatan kepada masyarakat, serta tindakan yang harus dilakukan ketika ancaman muncul.

Dalam kajian risiko bencana, BNPB juga mengidentifikasi tiga aspek penting. Pertama, bahaya yang menggambarkan fenomena atau ancaman yang berpotensi terjadi. Kedua, kerentanan yang menunjukkan objek maupun kelompok masyarakat yang dapat terdampak. Ketiga, kapasitas yang berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya untuk menghadapi bencana.

Ketiga aspek tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya mengetahui lokasi yang berpotensi mengalami banjir, tetapi juga memahami siapa yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.

InaRISK dan Integrasi Data Jadi Bagian Penting Peringatan Dini

Untuk mendukung penyebaran informasi risiko bencana, BNPB telah mengembangkan aplikasi InaRISK. Platform ini menyediakan hasil kajian risiko yang dapat diakses masyarakat melalui situs web maupun perangkat berbasis iOS.

Sesa Wiguna menjelaskan bahwa ketika pengguna membuka InaRISK, sistem dapat mengarahkan informasi berdasarkan lokasi pengguna. Setelah memilih informasi bahaya, masyarakat dapat melihat potensi ancaman yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.

Aplikasi ini juga menyediakan panduan mengenai tindakan yang perlu dilakukan sebelum bencana, ketika bencana berlangsung, dan setelah kondisi darurat berakhir.

Informasi tertentu ditampilkan melalui infografis, terutama ketika tingkat ancaman berada pada kategori sedang dan tinggi. Dengan begitu, masyarakat memiliki gambaran mengenai risiko di lingkungan tempat tinggalnya sekaligus langkah antisipasi yang dapat dilakukan.

Sesa berharap kegiatan tersebut dapat memperluas pemanfaatan InaRISK, khususnya di Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki potensi banjir cukup tinggi.

Selain penguatan aplikasi yang sudah tersedia, Kemendagri juga mengembangkan Knowledge Management Platform (KMP) melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang didanai Bank Dunia.

KMP dirancang untuk menghubungkan informasi dari berbagai instansi tanpa harus memindahkan atau menggandakan data yang dikelola masing-masing lembaga. Sistem ini berfungsi menampilkan informasi yang diperlukan melalui koneksi aman sehingga koordinasi dapat berlangsung lebih efektif.

Pengembangan platform tersebut turut melibatkan enam kota sasaran, yaitu Banjarmasin, Bima, Gorontalo, Manado, Medan, dan Semarang. Sepuluh kota lainnya juga mengikuti pembahasan secara daring.

Verifikasi Laporan Satu Jam, Penanganan Banjir Ditargetkan Maksimal 24 Jam

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan KMP adalah penyusunan standar waktu pelayanan. Pemerintah membahas target verifikasi laporan banjir maksimal satu jam dan penanganan di lapangan paling lama 24 jam.

Target tersebut membutuhkan koordinasi yang jelas antara instansi penerima laporan, pengelola informasi, dan petugas yang bertanggung jawab melakukan penanganan.

Dalam rapat di Banjarmasin, pembahasan juga mencakup penyusunan alur kerja penanganan banjir, integrasi sistem informasi antarlembaga, serta pengenalan prototipe awal KMP untuk memperoleh masukan dari calon pengguna.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menyampaikan dukungan pemerintah kota terhadap pengembangan platform tersebut. Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif, juga menilai penguatan jaringan informasi dapat mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga dampak banjir dapat diminimalkan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan, Budi, menyambut baik pengembangan sistem tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan aplikasi Sitangkas yang telah digunakan di daerahnya.

Pertemuan di Banjarmasin merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya di Yogyakarta yang berfokus pada standardisasi data dan tata kelola informasi. Hasil pertemuan terbaru diharapkan menghasilkan rencana aksi bersama, termasuk penunjukan penanggung jawab teknis di setiap instansi dan uji coba konektivitas sistem dalam waktu 30 hari setelah kegiatan.

Pengembangan KMP ditargetkan mendukung sistem penanganan banjir perkotaan yang lebih terintegrasi dan dapat dioperasikan pada kuartal III 2027.

Pada akhirnya, tantangan penanganan banjir bukan hanya terletak pada kemampuan membangun infrastruktur pengendali air, tetapi juga memastikan informasi mengenai ancaman dan kondisi lapangan dapat diterima serta ditindaklanjuti tepat waktu. NUFReP 

Melalui integrasi data, penguatan peringatan dini, dan koordinasi antarlembaga, Kemendagri berupaya membangun pola penanganan banjir yang lebih responsif. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kesiapan setiap instansi menjalankan sistem tersebut dan kemampuan informasi sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. (udn)