Dugaan Penyadapan Ilegal, Polri Diminta Tak Pandang Bulu Tegakan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto turut menjadi sorotan hangat publik.

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Akhrom Saleh menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo merupakan kejahatan serius yang turut mengancam kedaulatan negara.

"Sekali lagi kami mengapresiasi langkah tegas dan keberanian Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam membongkar praktik penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis di lapangan. Polri harus membongkar rantai komando dan menyeret aktor intelektual di balik operasi gelap ini," ujar Akhrom kepada awak media, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Akhrom turut menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas penyidikan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Pasalnya, kata Akhrom langkah itu penting dilakukan agar tak memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, terutama menjelang momentum Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.

"Keterbukaan informasi berbasis fakta dan alat bukti sangat krusial untuk mencegah ruang publik dikuasai oleh disinformasi maupun upaya adu domba antar-lembaga negara. Kami juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk tetap jernih, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah bangsa, serta memisahkan secara tegas antara penyampaian aspirasi konstitusional dengan kejahatan penyadapan yang mengancam keselamatan negara," tegasnya.

Akhrom pun turut menyatakan sikap resmi kubunya terkait perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Pernyataan sikap tersebut berupa dukungan penuh kepemimpinan nasional, pengusutan tuntas unsur makar, penegakan hukum tanpa pandang bulu, transparansi publik dan kepastian hukum, serta penguatan peran pemuda sebagai penjaga kondusivitas. (raa/dpi)