Apresiasi MUI untuk Polisi Redam Kericuhan Long March Women's March Jakarta, Minta Publik Jangan Terprovokasi

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi aksi sigap polisi saat mengamankan kericuhan para peserta aksi damai Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang dimulai dari simpang Sarinah menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/11/2026), pukul 06.30 WIB.

Para peserta aksi yang diikuti ratusan peserta untuk menyuarakan 9 tuntutan mendadak ricuh saat long march sehingga terjadinya aksi saling dorong antara massa dari kelompok perempuan dan polisi di kawasan Jalan M.H. Thamrin dan sekitar Monas, Jakarta Pusat.

Penyebab kericuhan lain juga terjadi ketika seorang pria yang mengenakan atribut ojek online (ojol) mengambil bendera pelangi, simbol LGBT sehingga memicu reaksi massa untuk merebutnya kembali. Tak lama kemudian, ketegangan tersebut berhasil diredam oleh polisi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian maupun aparat yang telah sigap menanganinya," kata Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Selain pihak kepolisian, Cholil Nafis juga mengapresiasi umat Islam karena telah menahan diri, khususnya yang berada di tengah aksi unjuk rasa tersebut akibat adanya peserta membawa bendera pelangi.

"Saya mengapresiasi kepada mereka yang tetap sabar dan teguh. Kalau tidak, mereka bisa membunuh mereka (kalangan LGBT), tetapi kan mereka tidak menghakimi," ucapnya.

Keberadaan bendera pelangi memicu reaksi karena isu tersebut sangat sensitif di Indonesia. Mewakili MUI, Cholil dengan tegas menolak keras kehadiran komunitas maupun kalangan yang mendukung LGBT.

"Kami menyesalkan bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka melaku," tegasnya.

Ia juga menyoroti orasi yang viral di media sosial, orator secara gamblang menegaskan bahwa komunitas LGBT memiliki hak yang sama. Sebab, mereka juga membayar pajak sehingga berhak dihormati.

Bahkan, mereka lebih bangga menjadi bagian dalam pergerakan tersebut. Orator pun menyebutkan bahwa LGBT bukan sebagai ancaman di Indonesia sehingga pernyataan tersebut memicu gelombang kecaman dari publik.

"Kalau mereka mengaku bayar pajak, ya mereka bayar pajak, tetapi kita harus taat dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin," jelasnya.