Ternyata Ini Alasan Vape Diharamkan MUI

Jakarta, tvOnenews.com- Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. 

Keputusan ini penting dipahami karena alasan pengharaman vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan merokok, juga pada aspek kesehatan, lingkungan, dan potensi penyalahgunaan zat terlarang.

Dalam fatwa tersebut, vape dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lain yang memanaskan cairan sehingga menghasilkan aerosol untuk dihirup. Cairan yang mengandung nikotin, gliserin, serta bahan penambah rasa. 

MUI menjelaskan bahwa nikotin memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif bagi kesehatan.

1. Membahayakan kesehatan

Alasan pertama yang disebutkan MUI ialah risiko kesehatan. Nikotin bisa menimbulkan ketergantungan sehingga pengguna terdorong menghirupnya berulang kali. Paparan aerosol rokok elektrik juga bukan sekadar uap air biasa. 

Kandungannya mencakup zat yang berisiko bagi tubuh. Karena itu, anggapan bahwa vape sepenuhnya aman atau tidak berbahaya dibandingkan rokok konvensional tidak tepat. MUI menempatkan perlindungan jiwa dan kesehatan sebagai pertimbangan penting dalam menetapkan hukum.

"hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, dikutip dalam laman resmi mui, Selasa (10/11/2026).

2. Berpotensi merusak lingkungan

Alasan kedua, dampak terhadap lingkungan. Perangkat vape menggunakan baterai, komponen elektronik, plastik, serta wadah cairan yang dapat menjadi sampah. Jika dibuang sembarangan, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan menambah persoalan pengelolaan sampah. 

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keputusan MUI tidak hanya melihat dampak terhadap pemakai, tetapi juga akibat yang mungkin ditanggung masyarakat luas.

3. Mencegah penyalahgunaan narkotika

Alasan ketiga berkaitan dengan prinsip sadd al-dzariah, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada perbuatan terlarang. MUI menilai perangkat vape perlu dicegah agar tidak menjadi sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Prinsip pencegahan ini menjadi bagian eksplisit dari pertimbangan fatwa, bukan berarti setiap cairan vape otomatis terbukti mengandung narkotika.

Apa ketentuan fatwanya?

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan tiga ketentuan hukum. Pertama, penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi disalahgunakan. Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya juga haram. Ketiga, memproduksi atau memperjualbelikan vape haram.

Dengan demikian, fatwa tidak hanya ditujukan kepada pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan.

MUI turut merekomendasikan langkah pengendalian oleh pemerintah, pengawasan produk, serta edukasi masyarakat, terutama untuk melindungi anak dan remaja dari paparan nikotin.

Untuk diketahui, keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026 lalu.(klw)