Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Meski demikian, dari sudut pandang pengawasan kebijakan publik, Yanuar tetap memberikan catatan kritis bagi korporasi. 

Kritis itu berupa membayar jasa hukum hingga miliaran rupiah namun dengan output di lapangan yang hanya menunggu di lobi tentu menuntut transparansi internal perusahaan agar anggaran tersebut tidak jatuh pada ruang abu-abu yang mencederai akuntabilitas.

"Pemisahannya harus tegas. Di satu sisi, tidak ada indikasi pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah. Namun di sisi lain, korporasi tetap harus menjaga rasionalitas dan transparansi anggaran hukumnya agar publik tidak salah kaprah menilai hubungan kontraktual tersebut," pungkasnya. (raa/muu)