Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Jakarta, tvOnenews.com – Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) Dr. Tri Andika memberikan penegasan konstitusional terkait dinamika pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres).

Ia menekankan bahwa pada hakikatnya, penentuan sosok pengganti wapres merupakan hak prerogatif penuh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Tri Andika, Undang-Undang Dasar 1945 secara substantif memberikan mandat kepada Kepala Negara untuk memilih sendiri figur yang akan mendampinginya memimpin pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

"Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sangat jelas: MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, pintu pertama dan utama ada di tangan Presiden. Konstitusi kita menghendaki wakil presiden adalah orang pilihan Presiden, bukan hasil tawar-menawar politik," tegas Tri Andika di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan, semangat konstitusi tersebut wajib dijaga oleh seluruh elemen politik nasional.

Mengingat posisi wakil presiden adalah pembantu utama Presiden, maka Presidenlah yang paling memahami figur mana yang mampu bekerja secara selaras dengannya.

Tri Andika tidak menampik bahwa partai politik koalisi memiliki ruang untuk menyampaikan usulan maupun pandangan dalam proses suksesi ini.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar posisi partai politik tidak melampaui batas hingga menekan keputusan Kepala Negara.

"Silakan partai menyampaikan aspirasi dan pertimbangan, itu sah dan sehat dalam demokrasi. Tetapi jangan sampai partai politik mendikte Presiden. Begitu Presiden didikte, yang lahir bukan pendamping Presiden, melainkan titipan partai," ujarnya lugas.

Terkait kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden, Tri Andika berharap lembaga tertinggi tersebut tidak hanya terpaku pada mekanisme prosedural semata.

"Betul, MPR berhak menentukan. Tetapi MPR semestinya mampu membaca suasana kebatinan bangsa hari ini. Wakil presiden harus benar-benar sosok yang dikehendaki Presiden. Jangan sampai sidang MPR justru melahirkan pasangan yang tidak seirama," katanya.

Baginya, keselarasan visi antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan syarat mutlak bagi terjaganya stabilitas politik nasional serta kelancaran eksekusi agenda pembangunan pemerintah.

"Beri Presiden keleluasaan memilih pendampingnya. Itu amanat konstitusi sekaligus jalan terbaik bagi stabilitas bangsa," pungkasnya.