Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo, Aparat Didorong Usut Tuntas

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Prabowo (DPP PASPROBO) merilis pernyataan sikap terkait kondisi politik, ketatanegaraan, serta isu keamanan nasional terkini. 

Pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (13/11/2026) ini merupakan hasil dari rapat koordinasi dan konsolidasi nasional, sebagai wujud dukungan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP PASPROBO, Saiful Chaniago, bersama Sekretaris Jenderal, Sukarya Putra, menyampaikan tujuh poin utama dalam pernyataan tersebut.

Pertama, pihak PASPROBO memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada mantan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat fondasi pemerintahan bersama Presiden Prabowo.

Kedua, PASPROBO menegaskan komitmennya untuk berada di garda terdepan dalam mendukung sekaligus mengamankan setiap kebijakan strategis Presiden Prabowo yang dinilai berorientasi pada kepentingan rakyat serta kemandirian bangsa. 

Ketiga, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo terkait pengajuan calon Wakil Presiden, dengan menghormati sepenuhnya hak prerogatif kepala negara.

Sorotan tajam diberikan pada poin keempat hingga keenam mengenai isu keamanan. PASPROBO mengecam keras tindakan penyadapan terhadap Presiden RI dan menganggapnya sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. 

Mereka mendesak aparat hukum serta intelijen untuk mengusut kasus ini secara transparan.

“Penyadapan terhadap kepala negara yang disertai upaya makar adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap konstitusi, bangsa, dan negara, sehingga harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas pihak PASPROBO dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, PASPROBO mendesak agar aparat tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik aksi tersebut. 

Pada poin ketujuh, mereka meminta pemerintah untuk mencabut gelar kehormatan Bintang Mahaputera bagi pihak yang terbukti terlibat dalam kejahatan terhadap kedaulatan negara sebagai bentuk sanksi moral.

DPP PASPROBO menegaskan bahwa organisasi mereka akan tetap konsisten dalam menjaga kehormatan Presiden Republik Indonesia serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (dpi)