Muzammil Ihsan: Proses Penggantian Wapres Wajib Berjalan Sesuai UUD 1945

Jakarta, tvOnenews.com – Dinamika ketatanegaraan terkait pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia terus menuai perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2025–2026 sekaligus Ketua BEM Universitas Sumatera Utara (USU) 25/26, Muzammil Ihsan, menilai pengalaman dan rekam jejak kepemimpinan perlu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, Muzammil Ihsan menyampaikan pandangannya mengenai sosok Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang turut menjadi perhatian dalam diskursus kepemimpinan nasional.

Menurut Muzammil, Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan kenegaraan, khususnya melalui perannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Ia menilai pengalaman tersebut menjadi modal dalam memahami dinamika kelembagaan, membangun komunikasi lintas kelompok, serta mempertemukan berbagai kepentingan dalam penyelesaian persoalan bangsa.

“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan di tengah berbagai perbedaan. Pengalaman dalam membangun komunikasi, mengedepankan dialog, dan menjaga persatuan merupakan hal penting bagi keberlanjutan kepemimpinan nasional,” kata Muzammil.

Merangkul Elemen Bangsa dan Pengalaman Gerakan Mahasiswa

Lebih lanjut, Muzammil memandang bahwa tantangan Indonesia ke depan membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai elemen bangsa.

Menurutnya, persatuan tidak cukup hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kerja sama, komunikasi, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Pandangan tersebut dikaitkan Muzammil dengan pengalamannya dalam gerakan mahasiswa nasional.

Selama memimpin BEM SI dan menjadi salah satu deklarator Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA), ia berinteraksi dengan berbagai organisasi mahasiswa serta menyerap aspirasi dari beragam daerah di Indonesia, yang menurutnya menunjukkan perlunya figur pemimpin yang menjaga ruang persatuan di tengah perbedaan.

Tegaskan Proses Konstitusional Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945

Terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, Muzammil menegaskan bahwa seluruh tahapan harus berjalan sesuai koridor konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ia menekankan bahwa kepentingan nasional, keberlanjutan pemerintahan, dan stabilitas negara harus menjadi prioritas utama.

Muzammil juga berharap diskursus mengenai kepemimpinan nasional di ruang publik dapat berlangsung secara sehat dengan mengedepankan rekam jejak serta kontribusi nyata bagi bangsa.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan nasional mampu memperkuat persatuan, menjaga stabilitas, dan menghadirkan kemajuan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.