Tetap Hormati Mekanisme Konstitusional, Gerindra Papua Barat Daya: Dukung Dasco

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya Oktasari Sabil, menyatakan dukungannya terhadap Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Ahmad Dasco untuk dipertimbangkan mengisi posisi Wakil Presiden (Wapres) RI yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan tersebut disampaikan secara resmi melalui pernyataan sikap DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya pada Minggu (15/11/2026).

Menurut Oktasari Sabil, Sufmi Ahmad Dasco memiliki pengalaman kepemimpinan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman terhadap dinamika pemerintahan dan kepentingan bangsa.

Ia menilai Dasco berpengalaman dalam menjembatani berbagai kepentingan politik dan menjadi penghubung ketika terjadi kebuntuan komunikasi antarkelompok maupun antarlembaga.

Selain itu, Oktasari memandang posisi Sufmi Ahmad Dasco sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra membuatnya memahami karakter kepemimpinan, visi, serta misi Presiden Prabowo Subianto melalui perjalanan politik dan organisasi partai yang telah dijalani bersama.

"Yang bisa mendampingi Bapak Prabowo Subianto adalah Bapak Sufmi Ahmad Dasco. Beliau sangat memahami visi dan misi Bapak Prabowo, termasuk arah perjuangan dan cita-cita yang ingin diwujudkan untuk Indonesia," ujar Oktasari dalam keterangannya.

Oktasari menilai pengalaman komunikasi tersebut relevan untuk menjaga kesinambungan hubungan antara Presiden dan berbagai kekuatan politik guna mendukung jalannya agenda pemerintahan.

Menurutnya, kepemimpinan nasional juga berkaitan erat dengan pengabdian, tanggung jawab, dan upaya menjaga persatuan Indonesia.

"Dari tanah Papua Barat Daya, kami melihat Bapak Sufmi Ahmad Dasco sebagai sosok yang dapat membawa semangat persatuan dalam kepemimpinan nasional. Kami berharap kehadiran beliau dapat semakin memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan Papua tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Papua Barat Daya tidak ingin hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa, melainkan turut mengambil bagian dalam menyampaikan aspirasi mengenai arah masa depan Indonesia.

Hormati Mekanisme Konstitusional Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945

Lebih lanjut, Oktasari menegaskan bahwa pernyataan dukungan tersebut merupakan aspirasi politik DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya yang disampaikan dengan tetap menghormati mekanisme konstitusional dan keputusan resmi partai.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.