Dua Anak Buah Eks Kapolsek Dompu Turut Dipecat, Buntut Tahanan Wanita Hamil

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) turut menjatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua oknum anggota Polres Dompu setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri, karena melalukan rudapaksa terhadap seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar bersama mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani pada Senin (9/11/2026).

"Jadi, sama seperti Ipda S (Sabrani), saudara INAW dan T juga divonis PTDH dalam sidang etik yang dilakukan Propam," katanya.

INAW alias Brigadir I Nyoman Adi Wijaya adalah anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Dompu. 

Ia menerima sanksi tersebut bersama T alias Aiptu Taufikurahman, mantan Kanit Reskrim Polsek Dompu.

Dari hasil sidang etik, perbuatan tidak patut terhadap korban tersebut dinyatakan majelis KKEP tergolong pelanggaran etik kategori berat.

"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," ujarnya.

Ia menegaskan majelis KKEP menjatuhkan putusan tersebut dengan mendasar pada prosedur yang transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Untuk INAW, majelis KKEP menetapkan bahwa yang bersangkutan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1,2,3 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sedangkan untuk T dinyatakan telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sebelumnya, Kholid membenarkan adanya penjatuhan sanksi serupa terhadap mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari terhadap mantan perwira pertama Polri tersebut.

Putusan itu mengacu pada sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas putusan tersebut, Kholid menyampaikan bahwa Sarbani mengajukan banding atas putusan majelis KKEP.

Kholid menegaskan Polda NTB akan menindaklanjuti langkah hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (ant)