news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath..
Sumber :
  • Istimewa

PKB Tak Ajukan Kader untuk Kursi Wapres: Sufmi Dasco Ahmad Sosok yang Tepat

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh. Rano Alfath menyatakan dukungan penuh partainya terhadap Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan
Senin, 16 November 2026 - 14:34 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Moh. Rano Alfath menyatakan dukungan penuh partainya terhadap Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangan konstitusional untuk mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti.

Rano memastikan PKB tidak akan menyodorkan kader internal dan menyerahkan penentuan nama sepenuhnya kepada Presiden.

“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Pidato Presiden Prabowo Subianto setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Kamis (12/11/2026).
Sumber :
  • Tangkapan layar tvOne

Kendati tidak mengajukan kader sendiri, Rano mengungkapkan bahwa PKB memiliki pandangan mengenai figur yang dipandang cakap dalam membantu Presiden mengeksekusi berbagai agenda pemerintahan.

“Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan.”

Rano memaparkan bahwa sikap menghormati hak Presiden tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari guna memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diajukan Presiden.

Dengan demikian, hak mengusulkan dua calon sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara, sementara proses pemilihan dilakukan oleh MPR.

Aturan tersebut turut diperkuat melalui Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah, yang mengatur mekanisme pengajuan dua calon beserta kelengkapan syarat oleh Presiden untuk dipilih salah satunya oleh MPR.

“Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan. Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegasnya.

Menurut Rano, pandangan PKB terhadap Sufmi Dasco didasari oleh rekam jejak pengalaman, kematangan berpolitik, serta kepiawaiannya menjadi jembatan komunikasi lintas kepentingan.

Kapasitas ini dipandang krusial untuk membangun konsensus, merawat soliditas koalisi, sekaligus mempererat sinergi antara pihak eksekutif dan parlemen.

“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu. Kemampuan ini penting agar komunikasi di dalam koalisi tetap terjaga dan agenda pemerintahan memperoleh dukungan politik yang kuat,” kata Rano.

Selain kemampuan komunikasi politik, Rano juga menyoroti faktor kesetiaan Dasco kepada Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Sumber :
  • Antara

Ia menilai loyalitas tersebut tampak dari konsistensi Dasco dalam mendukung kepemimpinan Prabowo, mengawal program pemerintah, serta membangun komunikasi agar arah kebijakan Presiden dapat dipahami dan didukung luas.

“PKB juga melihat kesetiaan Pak Dasco kepada Bapak Presiden. Beliau menunjukkan kesediaan untuk bekerja, menjaga kepercayaan, dan membantu mengawal agenda Presiden. Kesetiaan seperti ini penting karena Presiden membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya, memahami arah kepemimpinannya, dan memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan pemerintahan,” ujarnya.

Rano berpandangan bahwa kombinasi antara kesetiaan dan keluwesan menjalin komunikasi dengan berbagai elemen menjadi fondasi penting bagi terciptanya hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden yang solid.

Kesamaan visi dan rasa saling percaya sangat diperlukan agar koordinasi pemerintahan berjalan efektif serta pembangunan berlangsung berkesinambungan.

Lebih jauh, Rano yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menilai kemampuan komunikasi Dasco sangat dibutuhkan guna menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Seorang pendamping Presiden, menurutnya, harus peka terhadap persoalan rakyat dan sanggup mendorong solusi melalui koordinasi yang efektif.

Keterlibatan Dasco dalam membuka dialog bersama kelompok buruh—termasuk lewat audiensi antara perwakilan pekerja dan pemerintah terkait regulasi ketenagakerjaan—menjadi salah satu bukti perannya dalam mempertemukan suara masyarakat dengan proses perumusan kebijakan.

“Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah. PKB memandang Pak Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung, agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut,” tuturnya.

Rano menambahkan, saluran komunikasi yang terbuka dapat meredam potensi ketegangan sosial sekaligus memastikan kebijakan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha dan daya beli warga.

Oleh karena itu, kemampuan menjaga stabilitas politik harus selaras dengan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco. Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” pungkasnya.

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral