news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengetuk palu setelah RUU Polri disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026)..
Sumber :
  • (ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya)

Bursa Wapres, Pengamat Dukung Dasco Kawal Pemerintahan Prabowo dari Parlemen

Di tengah bergulirnya wacana mengenai sosok yang berpotensi mengisi kursi Wakil Presiden (Wapres), muncul sudut pandang berbeda dalam diskursus politik nasional
Senin, 16 November 2026 - 18:53 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah bergulirnya wacana mengenai sosok yang berpotensi mengisi kursi Wakil Presiden (Wapres), muncul sudut pandang berbeda dalam diskursus politik nasional.

Pengamat dan penulis refleksi politik Herianto berpandangan bahwa tidak semua figur yang memiliki kapasitas di jajaran eksekutif harus diarahkan menuju Istana, melainkan perlu ditempatkan sesuai kebutuhan strategis kelembagaan negara.

Dalam refleksi politiknya yang bertajuk "Paradoks Kekuasaan: Rasionalitas Penempatan Pemimpin dalam Arsitektur Politik Negara", Herianto menilai Prof. Sufmi Dasco Ahmad memegang peranan krusial di parlemen dalam menjembatani relasi antara partai politik, DPR, dan pemerintah.

Menurut Herianto, pembahasan mengenai peluang Dasco menduduki kursi Wakil Presiden semestinya tidak hanya bertumpu pada kelayakan personal, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan institusional negara.

"Persoalannya bukan sekadar apakah Bang Dasco layak berada di Istana, melainkan di mana kapasitas dan pengalaman politik beliau dapat memberikan kontribusi paling besar bagi negara. Saya justru melihat Senayan masih membutuhkan sosok seperti beliau," kata Herianto kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tangan mengepal) menerima aspirasi buruh.
Sumber :
  • Istimewa

Belajar dari Sejarah dan Prinsip Pembagian Kekuasaan

Herianto memaparkan bahwa pandangannya berpijak pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga (checks and balances).

Ia merujuk pemikiran Montesquieu lewat The Spirit of Laws (1748) dan James Madison dalam Federalist No. 51 (1788) yang menggarisbawahi urgensi pembatasan kekuasaan agar tidak terpusat pada satu titik.

Selain itu, perjalanan sejarah politik Tanah Air, khususnya era Reformasi 1998, dinilainya menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus berjalan dalam koridor konstitusi dengan ditopang penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR.

"Negara tidak cukup hanya memiliki pemimpin yang kuat di Istana. Negara juga membutuhkan parlemen yang kuat, komunikasi politik yang sehat, serta figur yang mampu menjaga keseimbangan antarkekuatan kelembagaan," ujarnya.

Pidato Presiden Prabowo Subianto setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Kamis (12/11/2026).
Sumber :
  • Tangkapan layar tvOne

Peran Strategis di Senayan bagi Pemerintahan Prabowo

Dalam analisis Herianto, keberadaan Sufmi Dasco di Senayan memiliki nilai strategis guna menopang keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengalaman panjang Dasco di parlemen maupun di internal Partai Gerindra dipandang sebagai modal penting dalam merajut komunikasi politik, mengawal arah kebijakan, sekaligus menyelaraskan program pemerintah dengan proses legislasi.

Herianto juga menyinggung pentingnya penguatan regenerasi dan pembagian tanggung jawab di tubuh Partai Gerindra.

Sejumlah kader seperti Ahmad Muzani dan Sugiono dinilainya memiliki rekam jejak dan kapasitas masing-masing dalam dinamika kepemimpinan partai, meski pembagian peran politik tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan negara dan tanggung jawab konstitusional tiap tokoh.

Sikap Pribadi Mendukung Dasco Tetap di Parlemen

Herianto menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan refleksi dan sikap politik pribadinya. Kendati menghargai aspirasi masyarakat, kader, maupun simpatisan yang mendorong Dasco masuk dalam bursa calon Wakil Presiden, ia memilih mengambil posisi berbeda.

"Saya secara pribadi memilih untuk tidak mendorong Bang Dasco menuju kursi Wakil Presiden. Saya justru mendukung beliau tetap berada di Senayan sebagai salah satu arsitek politik legislatif yang dapat mengawal kepentingan negara, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menjadi penyambung kebijakan bagi keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo," tegas Herianto.

Baginya, bentuk apresiasi terhadap seorang pemimpin tidak selalu diwujudkan dengan mendorongnya ke jabatan eksekutif yang lebih tinggi.

"Terkadang, bentuk penghormatan terbesar kepada seorang pemimpin adalah memahami di mana keberadaannya paling dibutuhkan. Kami banyak belajar dari prinsip, perjalanan, dan cara Bang Dasco membaca dinamika politik," katanya.

"Kami percaya bahwa pengalaman dan karakter kepemimpinan beliau masih memiliki kontribusi besar bagi penguatan kelembagaan negara," tambah Herianto.

Menutup pandangannya, Herianto mengingatkan bahwa pemerintahan yang kokoh memerlukan sinergi yang seimbang antara Istana dan Senayan, bukan sekadar memusatkan seluruh figur kunci di ranah eksekutif.

"Jangan memindahkan fondasi hanya karena ia mampu menjadi atap. Negara membutuhkan pemimpin di Istana, tetapi juga membutuhkan arsitek politik di Senayan. Sebab, keberlanjutan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh siapa yang mampu menjaga keseimbangan dan memastikan kebijakan berjalan," tutup Herianto.

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral