- Instagram/gadiing
Raffi Ahmad Ngaku Sudah Konsultasi dengan KPK Soal Pekerjaan, Siap Diperiksa BPK
Jakarta, tvOnenews.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengaku telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat public pada 2024.
Hal itu Raffi ungkapkan dalam video yang diunggah akun Instagram @raffinagita1717 di Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.
- Instagaram @raffinagita1717
Menurutnya, KPK pada saat itu memandang aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.
Meski begitu, saat ini Raffi menyadari bahwa terdapat etika, kepatutan dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
“Oleh karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” ujarnya.
Selain itu, dia menyatakan siap diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK), atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama yang dikerjakannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Adapun nilai kerja sama dengan dua kementerian tersebut selama 2024–2026 mencapai Rp14,7 miliar.
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024, serta tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2025-2026.
Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Raffi dalam sejumlah acara kementerian.
ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.
Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena Raffi adalah pejabat publik. (ant)