- Pexels/Robert Lens
Viral Uang Rp75.000 Ditolak Pedagang Warung Madura, Ini Statusnya Menurut BI
tvOnenews.com - Uang pecahan Rp75.000 mungkin tidak terlalu sering dijumpai dalam transaksi sehari-hari.
Namun, bukan berarti uang edisi khusus yang diterbitkan untuk memperingati 75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut sudah tidak berlaku.
Belakangan, penggunaan uang pecahan Rp75.000 kembali menjadi perbincangan setelah seorang pengguna media sosial membagikan pengalaman ketika bertransaksi di sebuah warung Madura.
Dalam unggahannya, ia mengaku uang tersebut ditolak oleh pedagang karena dianggap sudah tidak laku.
Cerita itu dibagikan melalui akun X @txtharihariWNI. Pengunggah menceritakan pengalamannya ketika hendak membayar belanjaan senilai Rp110.000.
Saat itu, uang tunai yang tersisa di dompetnya hanya Rp70.000 sehingga ia sempat menanyakan apakah pedagang menerima pembayaran melalui QRIS.
Namun, pedagang tersebut mengaku tidak menyediakan pembayaran digital. Pengunggah kemudian menawarkan uang pecahan Rp50.000 dan Rp75.000 agar bisa membayar transaksi sekaligus memperoleh uang kembalian Rp15.000.
Sayangnya, tawaran tersebut justru ditolak. Pedagang menganggap uang pecahan Rp75.000 yang disodorkan sudah tidak berlaku untuk transaksi.
Pengalaman tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari warganet mengenai status uang pecahan Rp75.000.
Pasalnya, uang yang diterbitkan khusus untuk memperingati hari kemerdekaan itu ternyata masih dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
Lantas, bagaimana sebenarnya ketentuan penggunaan uang Rp75.000 untuk transaksi sehari-hari?
Uang Rp75.000 Masih Berlaku sebagai Alat Pembayaran yang Sah
Bank Indonesia (BI) telah menegaskan bahwa uang pecahan Rp75.000 masih berlaku dan dapat digunakan untuk transaksi keuangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Uang tersebut dikenal dengan nama Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI).
Meskipun diterbitkan dalam jumlah terbatas dan memiliki desain khusus, kedudukannya tetap sama dengan uang Rupiah pecahan lainnya sebagai alat pembayaran yang sah.
Melalui laman resminya, BI juga menjelaskan bahwa UPK 75 Tahun RI merupakan legal tender atau alat pembayaran yang sah.
Artinya, masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan maupun menerima uang tersebut dalam transaksi sehari-hari.
Penegasan serupa juga disampaikan melalui akun Instagram resmi BI, termasuk edukasi yang dibagikan oleh Kantor Perwakilan BI Bangka Belitung.