- Pexels/Robert Lens
Viral Uang Rp75.000 Ditolak Pedagang Warung Madura, Ini Statusnya Menurut BI
tvOnenews.com - Uang pecahan Rp75.000 mungkin tidak terlalu sering dijumpai dalam transaksi sehari-hari.
Namun, bukan berarti uang edisi khusus yang diterbitkan untuk memperingati 75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut sudah tidak berlaku.
Belakangan, penggunaan uang pecahan Rp75.000 kembali menjadi perbincangan setelah seorang pengguna media sosial membagikan pengalaman ketika bertransaksi di sebuah warung Madura.
Dalam unggahannya, ia mengaku uang tersebut ditolak oleh pedagang karena dianggap sudah tidak laku.
Cerita itu dibagikan melalui akun X @txtharihariWNI. Pengunggah menceritakan pengalamannya ketika hendak membayar belanjaan senilai Rp110.000.
Saat itu, uang tunai yang tersisa di dompetnya hanya Rp70.000 sehingga ia sempat menanyakan apakah pedagang menerima pembayaran melalui QRIS.
Namun, pedagang tersebut mengaku tidak menyediakan pembayaran digital. Pengunggah kemudian menawarkan uang pecahan Rp50.000 dan Rp75.000 agar bisa membayar transaksi sekaligus memperoleh uang kembalian Rp15.000.
Sayangnya, tawaran tersebut justru ditolak. Pedagang menganggap uang pecahan Rp75.000 yang disodorkan sudah tidak berlaku untuk transaksi.
Pengalaman tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari warganet mengenai status uang pecahan Rp75.000.
Pasalnya, uang yang diterbitkan khusus untuk memperingati hari kemerdekaan itu ternyata masih dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
Lantas, bagaimana sebenarnya ketentuan penggunaan uang Rp75.000 untuk transaksi sehari-hari?
Uang Rp75.000 Masih Berlaku sebagai Alat Pembayaran yang Sah
Bank Indonesia (BI) telah menegaskan bahwa uang pecahan Rp75.000 masih berlaku dan dapat digunakan untuk transaksi keuangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Uang tersebut dikenal dengan nama Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI).
Meskipun diterbitkan dalam jumlah terbatas dan memiliki desain khusus, kedudukannya tetap sama dengan uang Rupiah pecahan lainnya sebagai alat pembayaran yang sah.
Melalui laman resminya, BI juga menjelaskan bahwa UPK 75 Tahun RI merupakan legal tender atau alat pembayaran yang sah.
Artinya, masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan maupun menerima uang tersebut dalam transaksi sehari-hari.
Penegasan serupa juga disampaikan melalui akun Instagram resmi BI, termasuk edukasi yang dibagikan oleh Kantor Perwakilan BI Bangka Belitung.
Dalam keterangannya, BI mengajak masyarakat untuk tidak ragu menggunakan dan menerima uang pecahan Rp75.000 sebagai alat pembayaran.
Dengan demikian, anggapan bahwa uang Rp75.000 sudah tidak laku atau tidak bisa digunakan untuk berbelanja merupakan informasi yang keliru.
Sejarah Penerbitan Uang Rp75.000
Uang pecahan Rp75.000 pertama kali diterbitkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2020. Penerbitan uang khusus ini dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Peluncuran UPK 75 Tahun RI merupakan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus penghargaan terhadap perjalanan dan pencapaian pembangunan Indonesia selama 75 tahun.
Berdasarkan keterangan BI, uang tersebut dicetak sebanyak 75 juta lembar. Jumlah nominal Rp75.000 juga dipilih karena berkaitan langsung dengan usia kemerdekaan Indonesia saat itu.
Penerbitannya diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/11/PBI/2020 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan Rp75.000 Tahun Emisi 2020.
Dalam Pasal 12 peraturan tersebut ditegaskan bahwa uang Rupiah khusus pecahan Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI pada 17 Agustus 2020.
Bagaimana Jika Uang Rp75.000 Ditolak Saat Bertransaksi?
Ketentuan mengenai penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Pada Pasal 23 ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah maupun transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI.
Namun, terdapat pengecualian apabila seseorang meragukan keaslian uang tersebut atau transaksi pembayaran dilakukan dalam valuta asing berdasarkan perjanjian tertulis.
Sementara itu, Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang mengatur sanksi bagi setiap orang yang menolak menerima Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
Sanksinya berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.
Meski demikian, masyarakat tetap perlu memastikan uang yang diterima merupakan Rupiah asli dan dalam kondisi yang dapat dikenali keasliannya.
Viralnya pengalaman penolakan uang Rp75.000 di warung Madura tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa edukasi mengenai Rupiah masih perlu diperluas.
Baik pedagang maupun pembeli perlu memahami bahwa uang edisi khusus tersebut tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. (gwn)