- Istockphoto
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dorong Moratorium Alih Fungsi Hutan
Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah untuk segera menetapkan moratorium atau penghentian sementara perubahan tata ruang kawasan hutan.
Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul bencana banjir dan longsor yang terus berulang melanda wilayah Sumatera.
“Bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu, tak lepas dari kerusakan masif pada kawasan hutan. Dampaknya terus dirasakan masyarakat hingga sekarang, seiring banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu,” ujar Alex di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Alex memaparkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang mencatat sebanyak 26 kejadian banjir dan 8 kejadian tanah longsor dari total 47 bencana sepanjang periode 1–31 Oktober 2026.
Bencana tersebut tersebar di 16 kabupaten/kota serta berdampak pada 102 kecamatan dan 247 desa.
- ANTARA
Sementara itu, Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat melaporkan 58 kejadian bencana sepanjang Oktober 2026 yang didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang atau galodo, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Di periode yang sama, Pusdalops-PB BPBD Provinsi Sumatera Utara juga mencatat 68 kejadian bencana hidrometeorologi basah yang melanda 26 kabupaten/kota.
Menurut Alex, berulangnya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus dilihat berdasarkan data Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2025.
Data tersebut mencatat deforestasi netto di hutan Sumatera mencapai 78.030,6 hektar sepanjang tahun 2024 dari total deforestasi nasional seluas 175.437,7 hektar.
Dengan demikian, sekitar 44 persen angka deforestasi di Indonesia terjadi di Pulau Sumatera. Provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi meliputi Riau seluas 29.702,1 hektar, disusul Aceh (11.208,5 hektar), Jambi (8.290,6 hektar), Sumatera Utara (7.034,9 hektar), serta Sumatera Barat (6.634,2 hektar).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan tren peningkatan deforestasi Sumatera dibandingkan periode 2020–2021 sebesar 41.668,8 hektar dan periode 2021–2022 sebesar 39.899,9 hektar, atau bertambah 36.361 hektar dibandingkan empat tahun sebelumnya.
Selain itu, catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) per 2 Desember 2025 menyebut deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mencapai 1,4 juta hektar sejak 2016.
“Melihat angka-angka statistik ini dan dampak kerusakan yang telah kita saksikan bersama, moratorium alih fungsi kawasan hutan merupakan sebuah harga mati,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat tersebut.
Alex menekankan bahwa urgensi moratorium alih fungsi kawasan hutan juga berkaitan erat dengan besarnya beban anggaran negara untuk membiayai pemulihan pascabencana.
Total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera mencapai Rp100,1 triliun yang dialokasikan selama tiga tahun anggaran (2026–2028).
“Secara anggaran, negara ini cukup tertatih-tatih membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah terdampak bencana. Bahkan, kita perlu tiga tahun anggaran untuk memulihkannya. Ini ongkos yang terlalu mahal untuk ditanggung bangsa ini,” pungkas Alex.