news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Ilustrasi - Warga berdiri di lokasi pembangunan perumahan bersubsidi di Indramayu, Jawa Barat..
Sumber :
  • ANTARA FOTO

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko Dorong Pengembang Besar Sediakan Hunian MBR

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menegaskan bahwa pengembang perumahan berskala besar wajib memenuhi tanggung -
Jumat, 20 November 2026 - 21:25 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menegaskan bahwa pengembang perumahan berskala besar wajib memenuhi tanggung jawab penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penerapan skema hunian berimbang.

Sudjatmiko menilai pembangunan kawasan perumahan skala besar harus menjadi bagian dari solusi persoalan perumahan nasional, terutama di tengah masih tingginya angka backlog kepemilikan maupun kelayakhunian rumah di Indonesia.

Ia menyebut kewajiban hunian berimbang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditawar. Pengembang perumahan skala besar harus melaksanakan hunian berimbang. Semangatnya adalah keadilan dan gotong royong, bagaimana pembangunan perumahan bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Sudjatmiko di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan kebijakan hunian berimbang memiliki perjalanan panjang, termasuk penerapan komposisi hunian melalui pengaturan teknis yang dikenal dengan perbandingan satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana.

Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi pegangan agar pertumbuhan kawasan komersial dan hunian premium tidak mengabaikan akses hunian bagi MBR.

Berdasarkan data yang menjadi perhatian dalam pembahasan perumahan nasional, backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 9,3 juta rumah tangga, sedangkan kebutuhan peningkatan kelayakhunian menyentuh sekitar 18 juta rumah tangga.

Kondisi ini menandakan bahwa persoalan perumahan tidak hanya menyangkut jumlah unit yang dibangun, tetapi juga keterjangkauan akses serta kualitas tempat tinggal.

“Kita tidak bisa hanya berbicara tentang pembangunan kawasan perumahan yang megah, sementara masih jutaan keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri dan jutaan lainnya tinggal di rumah yang belum layak huni. Hunian berimbang harus menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan tersebut,” tegasnya.

Di sisi lain, Sudjatmiko juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengembang dalam merealisasikan hunian berimbang, terutama terkait tingginya harga dan terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan yang sudah berkembang.

Namun, ia menilai persoalan tersebut harus diatasi melalui inovasi bisnis dan kolaborasi, bukan dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban bagi MBR.

Berita Terkait

1
2 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral