- ANTARA FOTO
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko Dorong Pengembang Besar Sediakan Hunian MBR
Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menegaskan bahwa pengembang perumahan berskala besar wajib memenuhi tanggung jawab penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penerapan skema hunian berimbang.
Sudjatmiko menilai pembangunan kawasan perumahan skala besar harus menjadi bagian dari solusi persoalan perumahan nasional, terutama di tengah masih tingginya angka backlog kepemilikan maupun kelayakhunian rumah di Indonesia.
Ia menyebut kewajiban hunian berimbang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditawar. Pengembang perumahan skala besar harus melaksanakan hunian berimbang. Semangatnya adalah keadilan dan gotong royong, bagaimana pembangunan perumahan bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Sudjatmiko di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan kebijakan hunian berimbang memiliki perjalanan panjang, termasuk penerapan komposisi hunian melalui pengaturan teknis yang dikenal dengan perbandingan satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana.
Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi pegangan agar pertumbuhan kawasan komersial dan hunian premium tidak mengabaikan akses hunian bagi MBR.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian dalam pembahasan perumahan nasional, backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 9,3 juta rumah tangga, sedangkan kebutuhan peningkatan kelayakhunian menyentuh sekitar 18 juta rumah tangga.
Kondisi ini menandakan bahwa persoalan perumahan tidak hanya menyangkut jumlah unit yang dibangun, tetapi juga keterjangkauan akses serta kualitas tempat tinggal.
“Kita tidak bisa hanya berbicara tentang pembangunan kawasan perumahan yang megah, sementara masih jutaan keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri dan jutaan lainnya tinggal di rumah yang belum layak huni. Hunian berimbang harus menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Sudjatmiko juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengembang dalam merealisasikan hunian berimbang, terutama terkait tingginya harga dan terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan yang sudah berkembang.
Namun, ia menilai persoalan tersebut harus diatasi melalui inovasi bisnis dan kolaborasi, bukan dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban bagi MBR.
“Kita memahami ada tantangan harga tanah yang tinggi. Tetapi jangan semua beban itu kemudian dibebankan kepada harga tanah. Kawasan besar memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang, mulai dari pusat perbelanjaan, ruko, kawasan komersial, dan berbagai kegiatan usaha lainnya. Potensi ekonomi tersebut harus bisa menjadi bagian dari solusi untuk membantu pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Sudjatmiko juga mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), kemudahan pembiayaan, serta insentif fiskal sesuai ketentuan agar biaya pembangunan dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas dan kelayakan lingkungan.
“Pengembang harus memiliki niat baik untuk ikut membantu pemerintah menyelesaikan persoalan perumahan. Kita tidak sedang menghambat dunia usaha. Justru kita ingin dunia usaha tumbuh, tetapi pertumbuhan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah," jelasnya.
"Pengembang boleh berkembang dan mendapatkan keuntungan, tetapi jangan sampai seluruh keuntungan hanya dinikmati kelompok tertentu. Ada tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Kita ingin pembangunan perumahan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan justru memperlebar kesenjangan,” pungkas Sudjatmiko. (raa/amr)