Program Digitalisasi Pemerintah, Mahfud MD: Segera Disahkan oleh Presiden

"Kalau di eksekutif rasanya kita sudah habis-habisan, dan buktinya ya naik penegakan hukum itu. Tapi korupsi itu ketika pembuatan undang-undang, korupsi ketika proses peradilan dan sebagainya. Dan yang tidak tahu kadang kala lalu menyalahkan eksekutif saja," katanya.

Padahal, lanjut Mahfud MD, pemerintah tidak boleh masuk ke proses secara domain dalam proses pembuatan undang-undang, bahkan dalam sistem peradilan pemerintah tidak boleh masuk sama sekali.

"Kita hanya nangkapi orang serahkan ke pengadilan, kalau dibebaskan pengadilan kita tidak ikut campur karena asumsi hukum dalam demokrasi, pengadilan itu bebas, tidak boleh dicampuri pemerintah," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, selama ini pemerintah telah dan akan terus bersungguh-sungguh melakukan hal itu.

"Presiden katakan pokoknya jangan pandang bulu, Presiden sudah mengatakan saya akan 'gigit' sendiri kalau saya tahu itu. Artinya diserahkan ke KPK atau ke Kejaksaan Agung, dan kejaksaan seperti kita tahu sudah melakukan secara sungguh-sungguh untuk itu," katanya. (ant/put)