Wali Kota New York Zohran Mamdani Buka Suara soal Penangkapan Presiden Venezuela Maduro

Jakarta, tvOnenews.com - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan pemindahannya ke New York memicu gelombang reaksi politik di Amerika Serikat, termasuk dari tingkat pemerintahan kota. Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, secara terbuka menyampaikan sikap resminya terkait kehadiran Maduro di wilayah hukumnya dan implikasi hukum serta politik yang menyertainya.

Dalam pernyataan resminya, Mamdani menegaskan bahwa sejak awal dirinya langsung melakukan koordinasi internal dengan jajaran tertinggi Pemerintah Kota New York. Ia menyebut telah berbicara dengan Ketua Staf, Kepala Penasihat Hukum, Komisioner Kepolisian New York (NYPD), serta anggota inti tim pemerintahannya untuk menilai secara menyeluruh dampak penangkapan Maduro terhadap keamanan kota dan prinsip-prinsip hukum yang dianut New York City.

“Saya telah berbicara dengan pimpinan pemerintahan kota, termasuk Ketua Staf, Kepala Penasihat Hukum, Komisioner Polisi, serta anggota tim saya,” ujar Mamdani dalam pernyataannya.

Tak hanya itu, Mamdani juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah menghubungi Presiden Amerika Serikat secara langsung. Percakapan tersebut dilakukan untuk menilai posisi pemerintah federal sekaligus menyampaikan sikap Pemerintah Kota New York terhadap penangkapan kepala negara asing di wilayah Amerika Serikat.

“Saya telah menelepon Presiden dan berbicara langsung dengannya untuk menilai bagaimana pemerintahan saya memandang hak ini,” kata Mamdani.

Dalam pernyataannya, Wali Kota New York itu menekankan bahwa pemerintahannya tidak mendukung pendekatan perubahan rezim melalui kekuatan atau tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional. Mamdani menyatakan secara tegas bahwa New York City berdiri pada prinsip penegakan hukum yang adil, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penolakan terhadap praktik yang berpotensi menyalahi aturan hukum internasional.

Ia juga menyinggung kekhawatiran atas preseden yang ditimbulkan dari penangkapan seorang presiden aktif negara lain. Menurutnya, tindakan tersebut harus diuji secara ketat melalui koridor hukum, bukan semata keputusan politik atau kepentingan strategis jangka pendek.

“Saya menjelaskan bahwa ini merupakan pemerintahan yang berlandaskan ketidaksepakatan terhadap upaya perubahan rezim, pelanggaran hukum internasional, serta keinginan agar prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten setiap hari,” tegas Mamdani.