Dino Patti Djalal Soroti Risiko RI Gabung Board of Peace Trump, Singgung Dugaan Biaya Rp1 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan catatan kritis terkait kabar Indonesia harus membayar hingga Rp1 miliar agar bisa masuk dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Melalui unggahannya di media sosial X pada Jumat, 23 Januari 2026, Dino menilai informasi seputar keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian masih terlalu abstrak, normatif, dan minim transparansi. Ia menegaskan, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada publik, terutama terkait manfaat konkret dan potensi risiko keanggotaan Indonesia dalam forum internasional tersebut.

“Sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, Menlu perlu memberikan penjelasan yang lebih mendalam,” tulis Dino. Menurut dia, rakyat Indonesia berhak mengetahui secara jelas apa yang didapat dan apa yang harus dikorbankan negara dalam keanggotaan Dewan Perdamaian Trump ini.

Salah satu sorotan terkuat Dino adalah munculnya kabar bahwa negara yang ingin menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian harus membayar hingga US$1 miliar atau setara sekitar Rp16 triliun. Dino menyebut skema tersebut berpotensi bersifat transaksional dan elitis, serta berisiko mencederai prinsip diplomasi Indonesia yang selama ini mengedepankan keadilan dan solidaritas global.

“Kalau benar harus membayar, menurut saya jangan,” tegas Dino. Ia menilai, diplomasi perdamaian seharusnya tidak dibangun atas dasar transaksi finansial, melainkan komitmen moral dan politik untuk menyelesaikan konflik secara adil.

Selain soal biaya, Dino juga mempertanyakan posisi dan kedaulatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut. Ia khawatir Indonesia justru hanya menjadi pengikut agenda pihak tertentu, terutama mengingat Dewan Perdamaian ini diinisiasi langsung oleh Presiden AS Donald Trump yang dikenal memiliki pendekatan tidak konvensional dalam politik luar negeri.

Dino juga mengingatkan potensi konflik kepentingan, terutama jika Dewan Perdamaian justru berubah menjadi proyek politik atau bisnis, termasuk dalam konteks rekonstruksi Gaza. Ia menilai perlu ada jaminan bahwa Palestina tidak hanya dijadikan objek, tetapi tetap menjadi subjek utama dalam setiap proses perdamaian.

“Bagaimana mencegah agar Dewan Perdamaian steril dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina?” tulis Dino dalam catatannya.

Sebagai mantan diplomat senior, Dino menekankan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump harus dikaji secara matang, bukan sekadar dilihat sebagai langkah simbolik. Menurut dia, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka apa hak dan kewajiban Indonesia, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, serta bagaimana posisi Dewan Perdamaian ini dalam tatanan global, termasuk relasinya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Rakyat Indonesia butuh dan berhak mendapat penjelasan yang gamblang mengenai ini,” kata Dino.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian atau Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Pemerintah menyebut partisipasi Indonesia sebagai langkah strategis untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik di Gaza.

Namun, bagi Dino Patti Djalal, kabar soal kewajiban membayar hingga Rp1 miliar—atau bahkan lebih—untuk masuk Dewan Perdamaian Trump justru menjadi alarm penting. Ia menilai, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemandirian diplomasi, dan kepentingan nasional, bukan transaksi atau tekanan geopolitik. (nsp)