Strategi Cerdas Presiden Filipina Hadapi Krisis Energi Akibat Perang Amerika-Israel Iran

tvOnenews.com - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memerintahkan penerapan sementara sistem kerja empat hari dalam sepekan bagi sejumlah kantor pemerintah di bawah cabang eksekutif mulai 9 Maret 2026.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah darurat untuk mengurangi dampak krisis energi yang diperkirakan terjadi akibat konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Marcos mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meredam dampak ekonomi dari perang yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah.

“Kita adalah korban perang yang bukan pilihan kita,” ujar Marcos dalam pernyataan resminya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah untuk melindungi rakyat Filipina dari dampak konflik tersebut.

Marcos memperingatkan bahwa potensi penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia, dapat memicu lonjakan harga bahan bakar di Filipina pada pekan depan.

Harga bensin diperkirakan naik hingga 7,48 peso per liter, solar 17,28 peso per liter, dan minyak tanah 32,35 peso per liter.

Filipina diketahui masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah dan juga menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar minyak untuk sebagian kebutuhan listriknya.

Selain itu, konflik tersebut juga berpotensi memengaruhi keselamatan dan pekerjaan lebih dari dua juta warga Filipina yang bekerja di kawasan Timur Tengah.

Dalam langkah lain, Marcos juga meminta Kongres Filipina memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menurunkan pajak cukai produk minyak bumi apabila harga minyak mentah dunia melampaui 80 dolar AS per barel.

Ia juga mengusulkan perubahan undang-undang biofuel agar bioetanol yang lebih murah dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar.

Pemerintah Filipina juga berencana memberikan subsidi bahan bakar dan bantuan tunai kepada sektor-sektor yang terdampak, meskipun rincian program tersebut belum diumumkan.

Selain kebijakan kerja empat hari, Marcos juga memerintahkan seluruh instansi pemerintah, termasuk badan usaha milik negara, untuk menurunkan konsumsi energi antara 10 hingga 20 persen.