Indonesia dan Republik Kongo Perkokoh Aliansi Strategis di Sektor Kehutanan

Jakarta, tvOnenews.com – Indonesia dan Republik Kongo resmi memperkokoh aliansi strategis di sektor kehutanan global dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC). Kerja sama ini mencakup pengakuan pasar internasional bagi produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga tata kelola ekosistem gambut dan mangrove.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) RI, Rohmat Marzuki, dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, yang berlangsung di Paviliun Indonesia pada Selasa (10/11/2026).

“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” tegas Wamenhut Rohmat.

Fokus utama pembahasan mengarah pada penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC)—koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk sejak 2023 bersama Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.

Melalui suara bersama di dalam BMRC, negara-negara produsen mendorong pasar konsumen internasional agar mengurangi hambatan nontarif sehingga produk kayu lestari memperoleh akses pasar yang setara.

Selain itu, Indonesia siap berbagi pengalaman teknis penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang diminati oleh Republik Kongo guna membangun rantai pasok kayu yang akuntabel dari hulu hingga hilir.

“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” ujar Rohmat.

Dalam aspek konservasi lahan basah, Wamenhut mengajak Republik Kongo untuk mengoperasionalkan International Tropical Peatland Center (ITPC) secara penuh sebagai tindak lanjut Brazzaville Declaration 2018.

Percepatan riset bersama dan pembiayaan iklim inovatif diharapkan menjadikan ITPC pusat rujukan global penurunan emisi karbon.

Pada kesempatan yang sama, Rohmat turut memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk oleh pemerintah Indonesia, sekaligus menawarkan inisiasi program konservasi mangrove bersama guna memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di kedua negara.

“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” pungkasnya.