Kecam Pemerkosaan Santriwati, Ketua DPD Minta Pemerintah Selektif Beri Ijin Pesantren

Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengecam keras kasus pelecehan dan pemerkosaan belasan anak didik oleh HW (36) pengelola pesantren di Jawa Barat. Selain itu ia meminta pemerintah mengevaluasi pendidikan di pondok pesantren dan selektif dalam pendirian suatu lembaga berkedok pendidikan agama. "Perlakuan yang sangat tidak terpuji dan tidak pantas dari seorang pengelola pesantren. Bahkan, lebih tepat disebut sebagai tindakan yang sangat bejat," kata LaNyalla melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (12/12/2021). Bahkan, berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut mengungkapkan HW telah memperkosa 21 santriwati di pondok pesantren tersebut. Senator asal Jawa Timur itu juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan di pesantren yang dikelola HW, di antaranya hanya ada satu orang pengajar, yakni pelaku. Kejanggalan lain, lembaga tersebut tidak mengeluarkan ijazah. Pelaku justru memaksa orangtua murid membantu pembangunan pesantren, para santri harus memasak bergantian. "Selain itu, juga tidak ada guru lain. Kalau pun ada, hanya datang sesekali karena dipanggil pelaku," kata dia. LaNyalla menilai kasus tersebut bukan hanya mencoreng dan menjatuhkan kewibawaan dunia pesantren. Namun, jauh dari itu, tindakan HW sudah lebih dari kejahatan besar. Baik terhadap agama maupun terhadap manusia yakni anak-anak yang masih di bawah umur. Akibat tindakan pelaku, para santriwati yang menjadi korban mengalami trauma. Selain itu, kasus tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi anak hasil perkosaan. "Untuk itu, saya meminta pemerintah mengevaluasi pendidikan di pondok pesantren dan selektif dalam pendirian suatu lembaga berkedok pendidikan agama," ujar dia. Ke depan harus ada pengawasan yang serius agar kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari. Ia juga khawatir kasus ini menjadi fenomena gunung es. "Kita khawatir banyak oknum yang melakukan modus yang sama di tempat yang lain. Sehingga akan banyak korban bermunculan," jelasnya. Untuk itu, LaNyalla mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Pondok Pesantren Kementerian Agama jika terdapat kejanggalan terkait modus lembaga pendidikan seperti kasus tersebut. "Jangan biarkan kasus-kasus ini tumbuh subur karena ada pembiaran. Masyarakat harus lebih kritis dan berani bersuara saat melihat telah terjadi kejanggalan," kata dia. (ant)

Kecam Pemerkosaan Santriwati, Ketua DPD Minta Pemerintah Selektif Beri Ijin Pesantren

Berita Terkait

Polda Jatim Proses Hukum Tersangka Pelecehan Santriwati di Bangkalan

Predator Santriwati di Bangkalan Jatim Akhirnya Diringkus, Polisi Temukan Bukti Kuat

Atap Bangunan Ponpes Ambruk Menimpa Santriwati yang Tengah Tertidur hingga Seorang Meninggal, Ini Kronologinya

Soal Penyebab Ambruknya Atap Asrama Ponpes di Situbondo yang Tewaskan Santriwati, Kapolres: Dugaan Sementara Faktor Cuaca

Topik Terkait

Ketua Dpd

Kasus Perkosaan

Santriwati

Saksikan Juga

Viral! Seorang Suami di Jateng Nekat Belah 2 Rumahnya Karena Istri Selingkuh

IPW soal Kasus Narkoba Kapolres Bima: Pelaku Harus Dijerat Pidana Berlapis

Merah Meriah! Begini Kondisi di Glodok Jelang Perayaan Imlek

Konten Kreator Ungkap Pembunuhan Siswa SMP

Siswa SMP Dibunuh Teman di Kampung Gajah, Keluarga Minta Hukuman Setimpal

MBG Tetap Jalan Saat Ramadhan, Ini Penjelasan Ketua BGN

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Kpk