Jaga Suara Rakyat, KPU Lakukan Penguatan Sistem Digital

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjamin keamanan Sirekap karena pada saat pembangunan sistem sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tiga institusi tersebut.

Namun, pada kesempatan berbeda, kata Pratama, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera beserta Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa mengkritisi Sirekap milik KPU yang tidak aman serta perlu diaudit ulang serta dilakukan simulasi proses yang ada di dalamnya.

Pada kesempatan berbincang dengan anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, dalam sebuah acara di salah satu televisi, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengaudit Sirekap. Bahkan, sudah disimulasikan bersama anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Untuk memastikan keamanan suatu sistem, menurut Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), perlu melakukan beberapa langkah, seperti code auditing (audit kode), security assessment (penilaian keamanan), sampai penetration testing (pengujian penetrasi).

Melihat pembangunan Sirekap yang sudah menggandeng berbagai lembaga yang memiliki kompetensi keamanan siber, kemudian instansi tersebut tergabung dalam Gugus Tugas Keamanan Siber KPU, seharusnya sistem tersebut sudah aman karena sudah melakukan berbagai tes mulai dari fase development sampai dengan produksi atau server yang bisa dipergunakan secara umum.

Akan tetapi, yang bisa akses ke situs sirekap-web.kpu.go.id hanya anggota KPU dan badan ad hoc penyelenggara pemilu, termasuk KPPS.

- Waspadai Serangan Siber

Oleh karena itu, perlu mewaspadai serangan phising (pengelabuan), social engineering (rekayasa sosial), dan malware (perangkat pembahaya) terhadap lebih dari 823.000 HP android milik anggota KPU atau KPPS ketika mereka mengakses Sirekap.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK Pratama Persadha lantas menyebut beberapa serangan siber yang dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan serta keamanan data Sirekap, antara lain, serangan DDoS (Distributed Denial of Service) yang akan membebani server. Dalam kondisi server tidak bisa diakses, anggota KPPS tidak bisa update hasil penghitungan suara.

Ancaman serangan fisik juga bisa terjadi jika sembarangan orang bisa mengakses ke lokasi perangkat sehingga bisa merusak infrastruktur.