Kasus Timah, Ahli Hukum Pidana: Survei Tidak Bisa Jadi Patokan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan proses hukum dalam kasus koropsi PT Timah jangan dipengaruhi oleh opini publik. Hal itu diutarakan Fickar karena adanya survei dari LSI yang mengatakan 39,9 persen masyarakat mendukung Kejaksaan Agung memiskinkan pelaku korupsi timah yang merugikan negara mencapai Rp271 triliun.

Fickar menyarankan agar proses hukum yang saat ini berlangsung sebaiknya diawasi saja. Namun, menurutnya pengawasan itu tidak dengan membangun opini publik. 

"Sekarang kalau yang disebutkan orang-orang yang dikatakan korputor harus ada putusan oleh pengadilan. Jadi yang belom melalui proses hukum harus mengedepankan azaz praduga tak bersalah," kata Abdul Fickar, Selasa (23/4/2024).

Ia meyakini, aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung bekerja berdasarkan hukum dan alat bukti sehingga dalam upaya penegakan hukum tersebut membutuhkan proses dan prosedur sehingga dapat mendudukkan persoalan sesuai hukum.

"Kejaksaan harus bekerja berdasarkan alat bukti, meski dalam demokrasi dibolehkan adanya opini publik tapi harus bekerja sesuai proses hukum," ucapnya.

Meski demikian, ia juga menyarankan agar adanya sosialisasi bahaya korupsi kepada para pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan termasuk penegak hukum sendiri. Hal itu sebagai bentuk pencegahan. 

"Meski demikian penguatan publik tentang bahaya korupsi harus terus dilakukan. Hal itu sebagai bentuk pencegahan," katanya. (ebs)