Jubir Pramono-Rano Geram Ridwan Kamil Sajikan Data Keliru saat Debat Kedua: Itu Rujukan Data dari Mana?

"Kita buka data resmi BPS lagi saja. Tahun 2012 di Banten saat pertama kali Bang Doel menjabat angka TPT di sana 10,68%, di tahun 2016 tahun terakhir Bang Doel memimpin angka TPT di Banten jadi 8,92%. Jadi Bang Doel kurangi 1,76% angka pengangguran di Banten, bukan 0,8% seperti yang disampaikan Kang Emil," bebernya.

"Sementara itu, kalau kita bandingkan di Jawa Barat saat Kang Emil memimpin, tahun 2019 TPT di Jawa Barat itu 7,78%, dan pada tahun 2023 tahun terakhir Kang Emil memimpin TPT nya itu 7,44%, atau hanya turun 0,34%, bukan 3% seperti yang Kang Emil sampaikan. Jadi sekali lagi, data mana sebenarnya yang Kang Emil kutip?" tambahnya.

Adapun, Aris juga menyoroti angka kemiskinan di Jawa Barat yang justru naik saat Ridwan Kamil memimpin, sementara angka kemiskinan di Banten saat Rano Karno memimpin justru turun. 

Menurut Aris, dari data BPS, angka kemiskinan di Jawa Barat saat Ridwan Kamil memimpin pertama kali di 2019 yaitu 6,91% dan jumlah itu meningkat menjadi 7,62% pada tahun 2023, tahun terakhir Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat angka kemiskinan naik 0,71%.

"Kalau angka kemiskinan di Banten kita bisa lihat datanya di BPS. Tahun 2012 saat Bang Doel jadi wagub angka kemiskinan 5,86%, sementara di tahun 2016 tahun terakhir Bang Doel memimpin angka kemiskinan 5,36%. Turun 0,49%. Jadi, selama memimpin Banten Bang Doel mengentaskan kemiskinan 0,49%, sementara Kang Emil selama memimpin Jabar menambah 0,71% kemiskinan. Ini perbedaannya," ucapnya.

Aris berharap ke depannya para cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta 2024 dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, bukan justru mengajari masyarakat untuk menggunakan data salah yang dibuat-buat demi kepentingan politik semata. 

"Kalau Mas Pram-Bang Doel kan dari awal semangatnya politik riang gembira ya, jadi kami tidak ingin menyerang pihak lain, apalagi dengan data yang salah dan dibuat-buat. Mas Pram dan Bang Doel sangat terbuka jika ingin diserang atau dikritik, asalkan dengan data valid dan resmi, bukan data yang dibuat-buat atau data palsu yang sengaja disampaikan agar pihak lain terlihat lebih buruk. Tidak, pendidikan politik kita bukan yang seperti itu," tandas Aris. (agr/muu)