Wacana Polri di Bawah TNI dan Kemendagri, Peneliti Ungkap Hal Ini...

Jakarta, tvOnenews.com - Setara Institute merilis hasil riset bertajuk 'Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Indonesia Emas 2045'. Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan riset ini hasil identifikasi berbagai masalah yang dikeluhkan masyarakat terkait instansi Polri. "Tidak ada lembaga negara mana pun yang sempurna. Atas itu, kami menawarkan 50 aksi transformasi Polri untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045," kata Ismail dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Peneliti Setara Institute, Ismail HasaniSumber : Istimewa Ismail menuturkan tarnfirmasi itu dirumuskan dalam berbagai sektor yang diperlukan Polri dalam kebaikan ke depannya. Sektor yang dimaksud juga menyasar pada peraturan hingga peran pengawasan eksternal semisal Kompolnas. "Kompolnas tidak hanya melakukan pengawasan pasif, tapi juga melakukan pengawasan aktif," ungkapnya. Tak hanya itu, Ismail juga menyorot pentingnya revisi UU Polri dalam upaya memperkuat kelembagaan itu. Menurutnya Polri juga perlu perbaikan dari sisi eksternal semisal tak menutup diri dari kritik yang disampaikan masyarakat. Selain itu, pelatihan terkait hak asasi manusia (HAM) dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri harus ditingkatkan. "Jadi kritik harus ditangkap sebagai partisipasi masyarakat, jangan malah sebaliknya. Kami juga menilai meritokrasi harus dijalankan, karena jika tidak berpotensi ganggu soliditas Polri," katanya. Sementara dalam menjaga Hak Asasi Manusia (HAM), Polri diminta mampu membuat serangkaian latihan bagi para personelnya. "Ini merupakan rekomendasi yang konstruktif," ucapnya. Di sisi lain, wacana Polri untuk berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI sempat dihembuskan secara masif oleh kubu PDIP. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Nurani Siregar mengatakan semestinya wacana tersebut tak terburu-buru diambil keputusannya. "Mungkin kalau dalam logika riset ini juga harus kita refleksikan lagi apakah ketika di bawah kementerian, itu tidak ada lagi terjadi (intervensi politik-red)?," kata Sarah. Sarah menuturkan upaya penempatan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri, bertentangan dengan reformasi keamanan yang sejak dulu pihaknya kawal. Hal itu senada dengan studi literatur maupun riset yang telah dilakukan seksama oleh pihaknya. "Kalau mau membenahi Polri bukan soal di bawah lembaga apa. Tapi lebih kepada pengawasannya diperkuat, model rekrutmennya yang kita benahi, pembenahan kulturnya," katanya. (raa)

Wacana Polri di Bawah TNI dan Kemendagri, Peneliti Ungkap Hal Ini...

Berita Terkait

Satgas Haji Gagalkan Keberangkatan Delapan Calon Jamaah Haji WNI: Gunakan Visa Non-Haji

Satgas Haji Polri Gelar Rapat Bersama Kemenhaj, Cegah Tindak Pidana-Jamin Pelayanan Keamanan Calon Jamaah

Ibu Bhayangkari Digerebek Suami Tengah Berduaan dengan Oknum TNI, Denpom Turun Tangan

Program Jaga Desa Jadi Alat Monitor Transparansi dan Pembangunan Wilayah

Topik Terkait

Polri

Tni

Brin

Kemendagri

Saksikan Juga

Perlintasan Kereta Api Makan Korban, Ojol Tewas di Lokasi

Kebakaran Terjadi di Gedung Direktorat Kemendagri

Ibu Rumah Tangga Ditemukan Tewas Mengenaskan Diduga Dibunuh Mantan Suaminya

Penyiraman Air keras Remaja di Johar Baru, Penahanan Tersangka Ditangguhkan

DPR Gelar RDP dengan Rektor Bahas Marak Pelecehan Seksual

Anak Perempuan Bunuh Ayah, Pelaku Residivis Kasus Narkoba

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Dedi Mulyadi

Lebaran