Menko Polhukam: Status Tersangka Nurhayati Akan Dicabut

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan status tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati akan segera dicabut atau tidak dilanjutkan. "Saya sudah berkomunikasi dengan Polri dan Kejaksaan yang intinya itu sudah diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan, saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan," ujar Mahfud saat memberikan keterangan kepada media melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, dipantau dari Jakarta, Minggu. Pencabutan status tersangka itu, kata dia, hanya menantikan keputusan perihal persoalan teknis, yakni di antara dicabut melalui mekanisme surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) atau surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2). Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan apabila mekanisme yang ditempuh adalah SP3, berarti Kejaksaan akan mengembalikan berkas kasus kepada Polri karena alasan ketidaklengkapan atau ketidakjelasan berkas. Lalu, Polri akan mengeluarkan SP3. Sementara itu, jika yang ditempuh adalah mekanisme SKP2, Kejaksaan dapat langsung menyatakan bahwa status tersangka itu tidak tepat sehingga harus segera dicabut. Namun, kata Mahfud MD, terlepas dari dua kemungkinan mekanisme itu, yang terpenting adalah menjaga semangat di tengah masyarakat agar berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temukan. "Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yang terpenting adalah agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi," ujar Mahfud. Melalui pencabutan status tersangka Nurhayati, menurut dia, masyarakat tidak akan berpikiran bahwa pelaporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temukan akan dipersulit atau justru menjadikannya sebagai tersangka dengan alasan seperti terlambat melapor sehingga dianggap ikut membiarkan tindakan korupsi terjadi. Sebelumnya, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon. Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena banyak orang menilai ia merupakan salah satu pelapor atau pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana Desa Citemu oleh kepala desa. Oleh karena itu, penetapan Nurhayati sebagai tersangka menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil. Terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa itu, Mahfud MD menegaskan bahwa penyidikan akan tetap berjalan karena telah ada bukti yang cukup.(chm/ant)

Menko Polhukam: Status Tersangka Nurhayati Akan Dicabut

Berita Terkait

Kejagung Wanti-wanti Transaksi Perkara Usai KUHP-KUHAP Baru Berlaku: Laporkan!

KPK dan Kuasa Hukum Sepakat Kasus Dugaan Korupsi Ridwan Kamil Tak Terkait dengan Perceraian

Mahfud MD Singgung Rekrutmen Akpol Sarat Kepentingan Politik dan Relasi Kedekatan

Mahfud MD Kritisi Rekrutmen Akpol, Sebut Sarat Kepentingan Politik dan Relasi Kedekatan

Topik Terkait

Nurhayati

Dugaan Korupsi

Dana Desa

Kabupaten Cirebon

Menko Polhukan

Mahfud Md

Dihentikan

Saksikan Juga

Kronologi Lengkap Kakek Tewas Dihajar Pemuda di Bandung

Seorang Lansia Tewas Tertabrak Kereta Barang di Purworejo

Monyet Liar Masuk Pemukiman hingga Serang Warga, Ibu di Garut Terluka

Presiden Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar Indonesia di Balikpapan

Prabowo Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya Sejak Jadi Presiden

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya