SK Menteri ESDM Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum Duga Pertanyakan Pengangkatan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Banda Aceh, tvOnenews.com – Penunjukan Nasri Djalal sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, kini memasuki babak baru. Miswar, salah satu peserta seleksi calon Kepala BPMA, menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan dugaan kuat telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses seleksi dan pengangkatan. Gugatan Miswar terdaftar dalam perkara nomor 62/G/2025/PTUN/JKT dan saat ini telah memasuki tahapan persidangan. Melalui kuasa hukumnya, Erlizar Rusli, SH., MH., Miswar berupaya menguji keabsahan Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM yang menetapkan dan melantik Nasri Djalal pada Kamis, 16 Januari 2025 lalu di Jakarta. “Kami menggunakan hak hukum untuk menguji legalitas keputusan Menteri ESDM, apakah telah sesuai prosedur atau justru menyimpang,” ujar Erlizar, Selasa (8/4/2025). Lebih lanjut, Erlizar menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang harus menempatkan supremasi hukum di atas segala bentuk kekuasaan. Karena itu, keputusan pejabat negara, termasuk Menteri ESDM, harus tunduk pada prinsip hukum, bukan pada kehendak atau tekanan politik. “Kami menduga kuat SK Menteri tersebut keluar bukan semata-mata hasil proses seleksi yang objektif, tapi ada permainan politik yang melibatkan ‘invisible hand’ dari kelompok-kelompok tertentu. Bisa dari partai politik, bisa juga dari organisasi yang memiliki kepentingan di sektor migas Aceh,” beber Erlizar. Ia menekankan bahwa gugatan ini bukan ditujukan pada sosok individu yang ditunjuk, melainkan pada proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang patut diduga cacat hukum. “Ini bukan soal suka atau tidak suka pada figur tertentu. Tapi apakah pemerintah kita masih menjunjung tinggi prinsip negara hukum, atau telah tergelincir menjadi negara kekuasaan (machtstaat), di mana keputusan dibuat berdasarkan kepentingan politik sempit,” tegasnya. Ia berharap majelis hakim PTUN Jakarta bisa memeriksa perkara ini secara objektif, serta menjadi preseden penting dalam memastikan tidak ada praktik penyimpangan dalam pengisian jabatan strategis di Aceh. “Ini bukan hanya soal BPMA, ini soal kedaulatan hukum dan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan,” pungkasnya. Sementara itu, pihak Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi. Menurut jadwal sidang, jawaban dari Menteri ESDM atas gugatan ini akan disampaikan pada sidang lanjutan yang digelar Rabu, 9 April 2025 mendatang. (ebs)

SK Menteri ESDM Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum Duga Pertanyakan Pengangkatan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Berita Terkait

Izin Tambang Martabe Belum Dicabut, Bahlil Masih Tunggu Hasil Kajian: Kalau Terbukti Salah Kita Sanksi

Dorong Hilirisasi Mineral dan Perkuat Ekonomi Nasional, Menteri ESDM Beberkan Rantai Industri Baterai

Genjot Lifting, Bahlil Laporkan Temuan 75 Blok Minyak Baru pada Presiden Prabowo

Jelang Tahun Baru 2026, Bahlil Pastikan Pasokan BBM dan LPG Nasional Terkendali: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

Topik Terkait

Badan Pengelola Migas Aceh

Menteri Esdm

Saksikan Juga

Merah Meriah! Begini Kondisi di Glodok Jelang Perayaan Imlek

Konten Kreator Ungkap Pembunuhan Siswa SMP

Siswa SMP Dibunuh Teman di Kampung Gajah, Keluarga Minta Hukuman Setimpal

MBG Tetap Jalan Saat Ramadhan, Ini Penjelasan Ketua BGN

Spesialis Pencurian Motor Di Palembang Akhirnya Ditangkap Setelah 15 Kali Beraksi

Libur Panjang Imlek, 30 Ribu Tiket Kereta Api Ludes Terjual

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Kpk