Heboh Pulau Anambas Dijual Online, Ini Klarifikasi KKP: Sebenarnya...

Jakarta, tvOnenews.com – Jagat maya dihebohkan dengan kabar empat pulau di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang muncul di situs asing sebagai objek jual-beli. Pulau-pulau tersebut – Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok – ditampilkan sebagai aset yang ditawarkan di situs Private Islands Inc, sebuah platform jual-beli pulau berbasis di Kanada. Situs tersebut mendeskripsikan keindahan pulau-pulau tropis Anambas sebagai kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas, dengan jarak hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura. Tak tanggung-tanggung, disebutkan bahwa dua pulau – satu seluas 141 hektare dan satu lagi 18 hektare – disewakan atau ditransaksikan melalui mekanisme penanaman modal asing (PMA). Namun tak satu pun dari penawaran tersebut mencantumkan harga jual secara terbuka. KKP: Pulau Tidak Dijual, Ini Soal Kedaulatan Merespons kabar ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa keempat pulau tersebut tidak diperjualbelikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin. “Saya tegaskan empat pulau ini tidak diperjualbelikan karena merupakan wilayah kedaulatan Indonesia,” tegas Doni dalam unggahan di akun Instagram @kkpgoid, Rabu (18/6/2025). Menurut Doni, keempat pulau tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan tercantum dalam Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2003 sebagai kawasan pariwisata hingga 2043. Ia meluruskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau secara langsung. Yang dimungkinkan hanyalah pemanfaatan terbatas melalui mekanisme pengelolaan, penyewaan, atau investasi, dengan syarat ketat. Fakta Legalitas dan Batasan Pemanfaatan Pulau Kecil Berdasarkan peraturan yang berlaku, penguasaan dan pemanfaatan pulau kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 30% area wajib dikuasai negara sebagai ruang lindung, akses publik, dan kepentingan umum. 70% area maksimal untuk pemanfaatan usaha, itupun wajib menyertakan alokasi ruang terbuka hijau. Transaksi lahan di pulau kecil lebih menekankan pada pengalihan saham perusahaan pemilik izin – bukan jual-beli pulau secara fisik. “Aturan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara iklim investasi dan kedaulatan serta kelestarian lingkungan,” ujar Doni. KKP pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi serta tetap merujuk pada pernyataan resmi otoritas terkait. (nsp)

Heboh Pulau Anambas Dijual Online, Ini Klarifikasi KKP: Sebenarnya...

Berita Terkait

Kata Mendikdasmen Kala Film Djuanda Tayang Perdana di Jakarta

Alex Marquez Siap Putuskan Masa Depan sebelum MotoGP Thailand 2026, Punya Opsi Tinggalkan Gresini di Tahun 2027

Update Cedera AC Milan: Saelemaekers Absen Lawan Pisa, Target Kembali Merumput Pertengahan Februari

Dokter Tirta Singgung Pihak Lain di Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mohan Hazian: Terkesan Mewajarkan

Topik Terkait

Pulau Anambas Dijual

Jual Pulau Indonesia

Kkp Klarifikasi

Investasi Pulau Kecil

Kedaulatan Wilayah

Saksikan Juga

Kasat Narkoba Polres Bima jadi Tersangka Pengedar Narkoba

Tiga Petani di Sleman Tersambar Petir, Dua Meninggal Dunia

Misteri Mayat dengan Kepala Dilakban, Kartu Seluler Lenyap dari Ponsel

Tragis! Siswa SD Tewas Tersambar Kereta Listrik Jurusan Rangkasbitung

Sudah Memakan Korban Jiwa, Pramono Anung: Jalan di Jakarta akan Tutup Jalan Berlubang

Rombongan Pesepeda Tabrak Pedagang Kaki Lima

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Polda Metro Jaya