Sumber :
- Dok DPRD DKI Jakarta
Penandatanganan KUA-PPAS 2025: Perencanaan Anggaran Harus Transparan dan Aspiratif
KUA-PPAS 2025 disorot soal transparansi. DPRD DKI dinilai tutup ruang kritik, padahal publik butuh anggaran aspiratif dan pengawasan terbuka.
Sabtu, 19 Juli 2025 - 19:14 WIB
"Permasalahan ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, dan sangat relevan untuk disampaikan dalam rapat paripurna yang membahas perubahan anggaran tahun berjalan," ujarnya usai rapat.
Menurut Astrid, pimpinan DPRD seharusnya memberi ruang seluas-luasnya kepada anggota untuk menyampaikan pandangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Ia menegaskan bahwa DPRD bukan milik pribadi, melainkan lembaga perwakilan rakyat yang harus menjaga integritas dan keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan. (nsp)