Menko Yusril sebut Pemerintah Berancang-ancang Revisi UU Pemilu: Perlu Lakukan Reformasi Politik, Tidak Hanya Artis!

Jakarta, tvOnenews.com - Persoalan revisi undang-undang pemilu, kini dibahas oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dalam pernyataannya, bahwa pemerintah saat ini berancang-ancang merevisi UU Pemilu. Perubahan sistem pemilu, kata Yusril, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. "Hal-hal yang lain juga perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, itu memang sedang akan kita lakukan, karena sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya," ungkap Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/9/2025). Bahkan, Yusril jelaskan, perubahan sistem pemilu sesuai dengan rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi polisi. Yusril menilai sistem saat ini tak terbuka luas, sorotan muncul kepada orang kaya dan selebritas. "Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya, supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja, dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis, yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua," bebernya. Selain itu, Yusril menilai revisi UU Pemilu juga menyangkut kritik terhadap kualitas anggota DPR. Sehingga sosok yang kompeten tidak bisa lolos ke parlemen di Senayan. "Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, sehingga diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu," ucapnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima beberapa waktu lalu mengatakan revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR. Aria Bima mengatakan revisi UU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II, bukan Baleg DPR. "UU Pemilu (prioritas Komisi II). Karena kita sudah menyelenggarakan mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat," ujar Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Aria Bima mengatakan substansi pemilu berada di Komisi II. Karena itu, menurutnya, pembahasan revisi UU Pemilu sebaiknya dilakukan di Komisi II DPR. "Alangkah tepatnya baiknya kalau Undang-Undang Pemilu itu ya di leading sector mitra kerja di Komisi II," pungkasnya. (aag)

Menko Yusril sebut Pemerintah Berancang-ancang Revisi UU Pemilu: Perlu Lakukan Reformasi Politik, Tidak Hanya Artis!

Berita Terkait

Selain Bentuk Badan Pengelola, DPR Usul Ada Badan Pengawas Independen di RUU Perampasan Aset

Singgung Kasus di Kejagung, DPR Nilai Aset Sitaan Tak Boleh Dikelola Aparat Penegak Hukum

Usai Reses, Komisi XI akan Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Destry Damayanti

Deretan Konten Kreator sampai Artis Kecam Video Promosi Alkohol dengan Hafalan Ayat Al-Quran

Topik Terkait

Revisi Uu Pemilu

Yusril Ihza Mahendra

Artis

Presiden Prabowo

Dpr

Aria Bima

Saksikan Juga

Dijadikan Terdakwa, Dokter Tifa Melawan

Lagi, KMP Terbakar di Tengah Laut Perairan Lombok

Kebakaran Gunung Gede Pangrango Mencapai Dua Puluh Hektar

Debt Collector Aniaya Pria Pakai Kursi Diringkus Polisi

Pratikno Bantah Isu Dirinya Mengundurkan Diri dari Jabatan Menko PMK

Fakta Baru di Rekonstruksi Pembunuhan Mutilasi, Pelaku Berniat Ambil Ponsel Korban

Viral

Kpk

Dedi Mulyadi

Prabowo Subianto

Korupsi

Kdm