Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia Soroti Rasio Pajak Indonesia 12% PDB, Jauh dari Rata-rata di Asia Pasifik

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI) telah mendeklarasikan dirinya sebagai Lembaga Pengawasan independent, transparan, dan berintegritas atas kebijakan, insentif, serta praktik perpajakan. Dalam acara deklarasi tersebut, turut dilaksanakan juga agenda diskusi publik yang menghadirkan Fauzi H. Amro anggota DPR RI Komisi XI Masyhudi Staff Ahli Jaksa Agung, dan Abdul Ghofur COO Pajakind. Dalam sambutannya, Harianto Minda, Ketua Umum LPPI menyatakan, rasio pajak Indonesia masih stagnan di kisaran 12% PDB, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik sekitar 19–20%. "Di sisi lain, belanja perpajakan (tax expenditure) mencapai Rp 362,5 triliun pada 2024 atau 1,73% PDB, namun efektivitasnya dalam mendukung pembangunan dan investasi produktif masih dipertanyakan. Belum lagi, tingkat kepatuhan pajak badan usaha sangat rendah hanya sekitar 6% dari total wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunan pada 2024 dan praktik perencanaan pajak yang agresif terus terjadi, termasuk melalui transfer pricing, alih aset, maupun penyalahgunaan fasilitas insentif," ujarnya. Fauzi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Pajak merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun keadilan fiskal hanya dapat terjamin apabila hak-hak wajib pajak dilindungi secara penuh oleh negara. "Maka dari itu pada prinsipnya kami mendukung berdirinya Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia," ujar dia. Sementara itu, Staff Ahli Jaksa Agung Masyhudi turut menambahkan "memang dari sisi kebijakan, dalam beberapa tahun terakhir, muncul sejumlah kasus yang cukup ramai ya seperti yang terjadi pada Bupati Pati yang mengeluarkan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dinilai tidak berdasar kajian akademik, bahkan tumpang tindih dengan regulasi pusat, lalu belum lagi kasus besar Rafael Alun sebelumnya. Pada prinsipnya kami mengajak untuk seluruh lapisan masyarakat melalui LPPI ini untuk saling mengawasi, agar integritas dan kepercayaan publik kita terhadap mekanisme perpajakan kita juga baik.” Dalam kesempatan yang sama, Abdul Ghofur, praktisi pajak professional yang merupakan COO Pajakind dalam kesempatan ini menyampaikan “Salah satu aspek yang cukup menrarik untuk disorot adalah bagaimana mekanisme pajak PBB P5L ini dapat dilaksanakan secara akuntabel dan optimal. Karena PBB P5L dapat secara simultan menyokong tidak hanya pada basis pembangunan nasional, melainkan juga pembangunan daerah potensial di Indonesia.” Di akhir kegiatan, Harianto Minda menegaskan bahwa LPPI akan menjadi garda terdepan dalam berbagai upaya mengatasi potensi terjadinya kebocoran pajak di Indonesia sesuai yang menjadi mandat Asta Cita di Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia Soroti Rasio Pajak Indonesia 12% PDB, Jauh dari Rata-rata di Asia Pasifik

Berita Terkait

5 Pemain yang Layak Dinaturalisasi John Herdman untuk Timnas Indonesia, Ada Wonderkid Arsenal!

Rp700 Juta Raib untuk Modal Pilkada, Wanita Ini Menangis Minta Vicky Prasetyo Kembalikan Uangnya

KKB Anak Buah Elkius Kobak yang Bakar Kelas SMAN 2 Dekai Ditangkap

Ramalan Cinta Zodiak 18 Februari 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, hingga Pisces

Topik Terkait

Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia

Lppi

Saksikan Juga

Banjir Bandang dan Tanah Longsor kembali Menerjang Tapanuli Tengah

Pemantauan Hilal Dari Pos Observasi Bulan Kantor Wilayah Kemenag DIY

Pantauan Hilal Dari Kantor Kanwil Kemenag Jakarta Terkendala Cuaca Hujan

Cuaca Terpantau Cerah Berawan di Makassar

KH Cholil Nafis Paparkan Dasar Penentuan Awal Ramadan

Memantau Hilal Dari Masjid Raya Hasyim Asy'ari

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Kpk