Pernyataan Kontroversial, Menkeu Purbaya Minta Maaf soal Respons Tuntutan 17+8: Bukan Suara Sebagian Kecil Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka atas pernyataannya yang sempat menuai sorotan publik terkait demo 17+8. Sebelumnya, Purbaya menyebut aksi besar tersebut hanya mencerminkan suara “sebagian kecil rakyat”.

“Jadi itu maksudnya saya kemarin, kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9).

Klarifikasi: Tuntutan Demo Bukan Suara Kecil

Purbaya kemudian meluruskan ucapannya. Menurutnya, jika masyarakat sudah sampai turun ke jalan melakukan demonstrasi, maka itu bukanlah tuntutan segelintir orang, melainkan keresahan yang dirasakan luas.

“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah. Kalau sudah sampai turun ke jalan, mungkin sebagian besar masyarakat yang terdampak. Jadi kuncinya di situ,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, ia kini memilih fokus pada kerja nyata, terutama untuk memulihkan perekonomian nasional dan memperluas lapangan kerja. “Saya ingin ciptakan lebih banyak kesempatan kerja agar masyarakat tidak perlu khawatir soal masa depan,” ucapnya.

Pernyataan yang Menuai Sorotan

Pernyataan awal Purbaya muncul pada Senin (8/9), tepat sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani. Kala itu, ia mengatakan bahwa tuntutan demo 17+8 hanya suara sebagian kecil rakyat dan meyakini pertumbuhan ekonomi 6–7 persen bisa mengurangi aksi demonstrasi.

Komentar tersebut langsung menuai kritik dari publik dan aktivis, yang menilai pemerintah justru meremehkan aspirasi masyarakat. Gelombang protes semakin menguat karena demo 17+8 mengusung isu besar mulai dari reformasi DPR, perbaikan tata kelola ekonomi, hingga penghentian kekerasan aparat.

Isi Tuntutan Demo 17+8

Demo 17+8 terdiri dari 17 tuntutan utama dengan batas waktu 5 September 2025 dan 8 tuntutan tambahan dengan deadline 31 Agustus 2026. Berikut adalah isi tuntutan 17+8 yang lengkap dan jelas:

17 Tuntutan Utama (deadline 5 September 2025):

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, serta korban demo 25–31 Agustus.

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR.

4. Publikasikan transparansi anggaran secara menyeluruh.

5. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah.

6. Pecat atau beri sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.

8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik.

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan represif aparat terhadap aksi unjuk rasa.

11. Tangkap dan proses hukum aparat yang melakukan atau memerintahkan kekerasan.

12. TNI segera kembali ke barak.

13. Pastikan TNI tidak ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal.

14. Stop campur tangan TNI dalam ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak bagi buruh.

16. Ambil langkah darurat untuk cegah PHK massal.

17. Buka dialog serius dengan serikat buruh untuk solusi soal upah murah dan outsourcing.