Anggota DPR Nilai Pergantian Kapolri Bukan Termasuk Reformasi, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto menyebut pergantian Kapolri tak masuk ke dalam bagian reformasi Polri. Pasalnya, menurut Rikwanto reformasi merupakan bagian dari tubuh institusi tersebut. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025). “Kalau menurut saya itu hal yang berbeda ya. Reformasi itu kan bicara lembaga, tubuh. Kalau Kapolri kan bicara pimpinan, pimpinan itu kan haknya presiden,” ucap Rikwanto. Rikwanto menambahkan reformasi itu bisa dimulai dari RUU Polri yang sudah lama dibahas. Namun, ia menyadari bahwa ada perbedaan secara teknis di lapangan. “Itu bisa jadi dimasukkan juga, bisa juga hal yang berbeda ya. Karena undang-undang itu juga berbicara tentang hal yang substantif. Kalau reformasi kan bisa juga bicara dengan tata cara bertindak, cara-cara teknis-teknis di lapangan, macam-macam,” tuturnya. Terkait mekanisme reformasi, ia menyebut akan ada tim khusus yang dibentuk untuk merumuskan langkah-langkah konkret. Tim ini, menurutnya, dapat melibatkan unsur internal maupun eksternal Polri. “Kalau nggak salah itu ada tim nanti yang dibentuk untuk membahas maksud reformasi di tubuh Polri,” jelas Rikwanto. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Pembentukan itu sebagai bentuk merespon aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama. "Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," ujar eks Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, dikutip Jumat (12/9/2025) Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Prabowo sudah lebih dulu melakukan langkah tersebut. Bahkan, sebelum diminta langsung oleh GNB. "Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi," ujar Nasaruddin. Kemudian, Prabowo juga disebut menyetujui pembentukan komisi investigasi independen untuk mengusut kericuhan demonstrasi pada 25-30 Agustus 2025 lalu. Sebab, aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 lalu diwarnai oleh perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri. (Rahmat Fatahillah)

Anggota DPR Nilai Pergantian Kapolri Bukan Termasuk Reformasi, Ini Alasannya

Berita Terkait

Arahan Kapolri di Rapim Polri, Listyo Sigit Tegaskan Dukungan Total untuk Program Prioritas Presiden

Presiden Prabowo Dapat Piagam 'Bapak Pembangunan Modern'

Mensos Ipul Tegaskan Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien Meski PBI Nonaktif

Patahkan Polemik, Pakar Hukum Ungkap Adies Kadir Sah Secara Konstitusional Jadi Hakim MK

Topik Terkait

Kapolri

Reformasi Polri

Rikwanto

Dpr Ri

Saksikan Juga

Pelajar yang Meninggal Akibat Jalan Rusak Dimakamkan, Pihak Keluarga Histeris

Kasat Narkoba Polres Bima jadi Tersangka Pengedar Narkoba

Tiga Petani di Sleman Tersambar Petir, Dua Meninggal Dunia

Misteri Mayat dengan Kepala Dilakban, Kartu Seluler Lenyap dari Ponsel

Tragis! Siswa SD Tewas Tersambar Kereta Listrik Jurusan Rangkasbitung

Sudah Memakan Korban Jiwa, Pramono Anung: Jalan di Jakarta akan Tutup Jalan Berlubang

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Kpk