Usul Polri Dimasukkan ke Kemendagri, Mayjen TNI Purn Soenarko: Kemarin Ada Tokoh-tokoh Agama

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, meminta Presiden Prabowo Subianto memasukkan instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Anggota Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI itu menyebut bahwa pihaknya memiliki visi yang sama dengan tokoh-tokoh agama yang menyampaikan tuntutan ke Prabowo terkait dengan reformasi Polri.

Soenarko meminta Prabowo mengembalikan fungsi Polri sebagai penegak keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan penegak hukum.

Hal ini Soenarko ungkapkan dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, seperti dikutip, Selasa (16/7/2025).

Menurut Soenarko, usulan terkait dengan reformasi Polri ini juga termasuk di poin-poin surat usulan dari FPP TNI kepada Prabowo dan DPR RI.

"Kemarin kan ada tokoh-tokoh agama meminta reformasi polisi, berbeda dengan narasi kita saja, kita mengatakan dalam poin itu, intinya kita minta presiden mengembalikan polisi pada fungsinya dia adalah penegak Kamtibmas, penegak hukum, dan kemudian dia dimasukkan ke Kemendagri," beber Soenarko.

Namun, Soenarko menilai bahwa hal tersebut masih belum pasti.

"Ini masih debatable, bisa jadi Kemendagri, bisa di mana, tapi tidak seperti sekarang," bebernya.

"Pokoknya adalah kembalikan fungsi polri sebagai penegak Kamtibmas dan penegak hukum, dan dalam organisasi dimasukkan ke Kemendagri. Itu yang tertulis pada kita punya pernyataan," jelasnya.

Di sisi lain, Soenarko juga meminta Prabowo segera mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk keberlangsungan reformasi Polri.

Ia menilai sudah banyak kekacauan yang terjadi di dalam tubuh Polri akibat dipimpin oleh Listyo Sigit.

"Untuk saat ini yang pertama ganti Kapolri, banyak sekali dosanya," ucapnya.

"Bukan reformasi jika Kapolri tidak diganti. Mungkin kekacaubalauan polisi sekarang ini karena kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo," jelasnya.

Menurut Soenarko, permasalahan hukum yang kacau di tanah air sudah lama terjadi di era kepemimpinan Listyo Sigit.

Ia pun heran Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri.

"Secara organisasi sebetulnya dia sudah merusak merit sistem personil," katanya.