DPRD DKI Jakarta: Penataan Kampung Kumuh Bukan Dibongkar, tapi Rapikan Sarana Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis menegaskan penataan kampung kumuh di Jakarta bukan berarti penggusuran, melainkan perbaikan sarana dan prasarana agar warga tetap bisa tinggal dengan layak. “Konsep penataan RW atau kampung kumuh di Jakarta adalah dengan cara merapikan sarana dan prasarana seperti jalan, saluran drainase, dan fasilitas lainnya,” ujar Ali saat dihubungi tvOnenews.com, Sabtu (20/9). Ali menekankan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta harus segera menyusun anggaran dan bergerak cepat sesuai amanat regulasi. “Jadi tidak boleh adanya tindakan penertiban seperti menggusur. Yang harus dilakukan adalah segera menyusun anggaran dan setelah itu gerak cepat untuk merapikan RW atau kampung kumuh tersebut, sebagaimana amanat Pergub No 90 Tahun 2018 dan Pergub No 33 Tahun 2024,” jelasnya. Ia menambahkan, target yang dicanangkan pemerintah cukup ambisius yakni merapikan permukiman kumuh pada tahun 2026. “Apalagi yang saya dapat informasinya, target Dinas Perumahan Rakyat untuk merapikan semua RW atau kampung kumuh adalah tahun 2026 semua beres atau selesai,” kata Ali. Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan kondisi kampung kumuh yang sangat memprihatinkan. Di kawasan Galur Selatan, Johar Baru, rumah-rumah berdiri berhimpitan tanpa akses jalan memadai. Bahkan, sebagian warga masih membuang limbah langsung ke Kali Sunter. Ibrahim, salah satu warga, berharap pemerintah hadir dengan solusi, bukan sekadar wacana pembongkaran. “Memang rumah kita dekat sekali dengan kali, bahkan WC atau MCK aja ada beberapa (warga) yang nggak ada. Buangnya langsung ke situ (kali). Memang butuh bantuan artinya, bukan untuk dibongkar tapi butuh bantuan solusinya gimana,” ujarnya kepada tvOnenews.com, Jumat (19/9). Ia mengkritik sikap pejabat yang kerap mengambil jalan pintas dengan penggusuran. “Kadang-kadang pemerintah kan kesimpulannya enteng aja, bongkar, gitu kan, tapi bukan begitu solusinya apa ini biar jadi bagus. Kalau bongkar mah gampang aja, tapi kan mereka mau tinggal di mana,” katanya. Ibrahim menegaskan, seorang pemimpin seharusnya mencari jalan keluar yang berkelanjutan. “Seorang pemimpin jangan berpikiran pendek. Bongkar. Selesai urusan, tapi seharusnya gimana solusinya agar rumah ini jadi bagus,” tuturnya. (agr/dpi)

DPRD DKI Jakarta: Penataan Kampung Kumuh Bukan Dibongkar, tapi Rapikan Sarana Warga

Berita Terkait

Sehari KPK OTT Dua Lokasi di Jakarta dan Banjarmasin

Hujan Deras Selama 15 Menit Langsung Sebabkan Banjir 50 Cm di DI Panjaitan Jakarta Timur, Kontur Tanah Relatif Rendah Jadi Salah Satu Faktor Penyebab

Gubernur Khofifah Penuhi Undangan Presiden Prabowo bersama Pimpinan Ormas Islam Indonesia di Istana Negara

Gebrakan KDM soal Anggaran Daerah Disorot Anggota DPRD: Kita Kaget Tak Diajak Ngobrol

Topik Terkait

Dprd

Jakarta

Kampung Kumuh

Saksikan Juga

Meriyanti Hoegeng Dimakamkan Bersebelahan dengan Makam Sang Suami

Kasus Dr. Richard Lee, Sidang Praperadilan Diajukan untuk Melawan Status Tersangka

4 Bodypack Korban Longsor Cisarua kembali Ditemukan

TRAGIS!! Lansia Tewas Akibat Insiden Mobil Box dan Truk di Padang

Hendak Curi Bayi, Pria Babak Belur Dihajar Massa!

20 Rumah di Maros Rusak Parah usai Diterpa Angin Kencang

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya