Bos Danantara Rosan Roeslani Beberkan Skema Penyelamatan Whoosh: Pemerintah Siap Tanggung PSO

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memastikan langkah intervensi untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan utang dan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh semakin konkret.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan pemerintah akan mengambil porsi tanggung jawab melalui skema Public Service Obligation (PSO) dan pengelolaan sarana–prasarana bersama badan usaha.

“Kan tadi sudah koordinasi juga ya, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini, nanti memang ada porsi yang memang Public Service Obligation akan ditanggung oleh pemerintah. Ada juga yang sarananya nanti akan ditanggung oleh bersama-sama lah,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

Meski detail rancangan pembagian masih difinalkan, Rosan menegaskan pemerintah berkewajiban hadir dalam memastikan keberlanjutan transportasi massal strategis tersebut.

“Ini sedang kita matangkan, tapi tadi kita sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah,” ucapnya.

Ia menambahkan, pembiayaan prasarana akan menjadi porsi negara, sementara pengelolaan sarana dan operasional dapat dijalankan BUMN atau badan usaha lain.

“Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain,” jelas Rosan.

Rosan enggan merinci apakah anggaran PSO Whoosh sudah masuk dalam APBN tahun depan. “Makasih ya, makasih ya,” katanya menutup sesi.

Pernyataan Rosan mempertegas sinyal politik Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya. 

Saat meninjau Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025), Prabowo memastikan pemerintah turun penuh menangani persoalan Whoosh dan menjamin dukungan bagi PT KAI.

“Kemudian enggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” tegas Prabowo. (agr/muu)