Sistem Ekspor Digital Dinilai Jadi Langkah Konkret Tekan Kebocoran Negara
- Istimewa
Jakarta, tvOnenewscom - Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) menilai langkah pemerintah membangun sistem ekspor digital terintegrasi sebagai upaya konkret memperkuat pengawasan perdagangan nasional dan menekan potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor ekspor.
Chairman IBSW, Nova Andika, mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam yang selama ini dinilai rawan praktik manipulasi.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan pemerintah akan meluncurkan sistem ekspor digital terintegrasi bertajuk One Platform, Multiple Benefit mulai Januari 2027.
Sistem tersebut dirancang untuk memantau transaksi ekspor secara lebih komprehensif sekaligus menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang dinilai menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara.
“Pada bulan awal Januari 2027, baru kami akan memperlakukan transaksi ini melalui platform kami,” ujar Rosan.
Sebelum diterapkan penuh, pemerintah akan melakukan masa transisi sejak Juni hingga Desember 2026 melalui mekanisme pelaporan komprehensif dan evaluasi berkala setiap tiga bulan.
Nova menilai kebijakan itu menjadi momentum penting dalam pembenahan tata kelola ekonomi nasional. Menurutnya, penerapan sistem digital terintegrasi dapat mempersempit celah manipulasi data perdagangan yang selama ini merugikan negara.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Rosan dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo ke dalam kebijakan teknis yang dinilai lebih terukur dan modern.
Selain itu, Nova menyebut praktik under invoicing dan transfer pricing oleh pelaku usaha swasta telah lama menjadi persoalan serius karena menggerus potensi pendapatan negara dari sektor komoditas.
“Karena itu, IBSW mendukung penuh langkah pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Danantara dengan membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi agar transaksi ekspor dapat dipantau secara real time dan lebih akuntabel,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut kebocoran ekonomi akibat praktik under invoicing, under counting, dan transfer pricing diperkirakan mencapai US$900 miliar selama puluhan tahun.
IBSW juga menilai penguatan nilai tukar rupiah setelah pidato Presiden terkait reformasi tata kelola ekspor menjadi sinyal positif bahwa pasar mulai merespons optimisme terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekonomi nasional.
Load more